Sekolah Rakyat Berjalan Sesuai Kurikulum dan Modul yang Sudah Disiapkan

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan Sekolah Rakyat telah berjalan sesuai ­dengan kurikulum yang disiapkan pemerintah, termasuk dengan modul-modul pembelanjarannya.

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan bahwa Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto telah berjalan sesuai dengan kurikulum yang disiapkan oleh pemerintah.

Abdul Mu’ti pun berharap pelaksanaan Sekolah Rakyat, yang berbasis asrama (boarding school), dapat berjalan lancar ke depannya.

“Secara akademik pelaksanaan Sekolah Rakyat ini sudah berjalan sesuai dengan kurikulum yang kami siapkan, termasuk juga modul-modul pembelajaran yang dipakai di Sekolah Rakyat,” kata Abdul Mu’ti saat jumpa pers bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai rapat terbatas Sekolah Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7) malam.

Kemudian untuk pelaksanaannya, lanjut dia, pihaknya terus bersinergi, sehingga pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat berjalan dengan lancar. “Mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat terus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah pada 14 Juli 2025 itu menggunakan kurikulum dengan pendekatan individu, yang artinya menyesuaikan dengan kondisi dan capaian masing-masing siswa. Para siswa dapat masuk kapan saja tanpa harus menunggu awal tahun ajaran, dan menyelesaikan pendidikan sesuai capaian belajar masing-masing.

Kurikulum Sekolah Rakyat terdiri atas tiga pilar utama, yaitu Kurikulum Karakter dan Asrama, yang disusun oleh Kementerian Sosial (Kemensos), kemudian Kurikulum Formal yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Kurikulum Pendidikan Agama yang disusun oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Sekolah Rakyat saat ini terbuka untuk jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, hingga kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh negara. Program Sekolah Rakyat, yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah dalam rangka memuliakan keluarga miskin dan prasejahtera, serta memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi paling bawah.

Anggaran Akan Meningkat

Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengucurkan dana senilai 2,14 triliun rupiah untuk sekolah rakyat. “Anggaran APBN Rp2,14 triliun (2025) dan akan makin meningkat pada tahun 2026,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Rabu.

Dari total 159 sekolah rakyat yang ditargetkan berjalan tahun 2025, sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat sudah mulai beroperasi sejak 14 Juli 2025. Adapun jumlah siswa yang diterima mencapai lebih dari 9.000 siswa.

Pada 1 Agustus nanti, pemerintah akan kembali meluncurkan 37 sekolah rakyat, menyusul 59 sekolah rakyat pada awal September 2025.

Sementara, 41 sekolah rakyat lainnya masih dalam proses penyampaian data oleh Kementerian Sosial untuk disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum. “Ini adalah pemihakan nyata kepada anak-anak keluarga yang tidak mampu untuk mendapatkan kesempatan belajar secara berkualitas dan berkembang sehingga mereka akan memiliki bekal masa depan yang lebih baik,” ujar Sri Mulyani.