Bupati Tegaskan Larangan Jual-Beli Beras Bantuan Presiden di Tulungagung

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengingatkan warganya yang terpilih sebagai penerima bantuan pangan untuk tidak menjual beras bantuan presiden yang disalurkan melalui Program Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Imbauan tersebut disampaikan Gatut usai meninjau langsung penyaluran beras bantuan di Desa Moyoketen, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa.

Ia meminta masyarakat memanfaatkan bantuan beras tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Gatut menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap penerima bantuan jika ditemukan adanya penyalahgunaan, termasuk praktik jual beli bantuan beras.

"Seharusnya tidak dijual," tegasnya.

Ia juga meminta perangkat desa memastikan bantuan disalurkan tepat sasaran, agar tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat.

“Kalau ada masalah, akan kami proses sesuai aturan dan hukum yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Tulungagung, Yonas Hariyadi Kurniawan menyatakan bantuan yang disalurkan merupakan beras CBP kualitas medium.

Seluruh pengiriman dari gudang Bulog ke desa telah dilakukan sesuai instruksi pusat.

Yonas menjelaskan penyaluran bantuan untuk periode Juni dan Juli dilakukan sekaligus untuk menghindari jatuhnya harga gabah saat panen raya.

“Penyaluran Juni bersamaan dengan Juli karena saat itu masa panen. Kalau bantuan disalurkan saat panen, dikhawatirkan harga gabah anjlok,” jelasnya.

Program bantuan pangan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Sejak 22 Juli Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyalurkan bantuan pangan beras dari pemerintah pusat kepada 80.875 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh wilayah itu.

Masing-masing KPM menerima 20 kg beras untuk periode Juni dan Juli 2025 yang disalurkan secara sekaligus.

Penyaluran secara simbolis diawali oleh Bupati Gatut Sunu Wibowo bersama Forkopimda dan Bulog Tulungagung pada 26 Juli 2025 di Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru.

Proses distribusi dilakukan bertahap dari 22 sampai 28 Juli, dan hingga hari ke-4 tercatat sebanyak 25 persen penerima telah menerima bantuan.

Mengacu data KPM, angka penerima tahun ini menurun dari tahun 2024 yang mencapai 90.427 KPM, dengan alasan penggunaan basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKSN) menggantikan data ekstrem kemiskinan sebelumnya.