Refleksi Hari Anak Nasional: Bagaimana Menciptakan Sekolah yang Aman dan Setara?

Doc: The Conversation

Ket. Studi tahun 2024 ini bertujuan menemukenali situasi kekerasan dan bagaimana anak memaknai kekerasan yang terjadi di sekolah.

Muhamad Bill Robby, PUSKAPA

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang bebas kekerasan. Anak yang mengalami kekerasan cenderung memiliki performa pendidikan dan ekonomi yang lebih rendah, sehingga menciptakan siklus kerentanan dan kemiskinan lintas generasi. Dalam jangka panjang, situasi ini akan mempengaruhi kualitas pembangunan manusia.

Sayangnya, masalah kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan asesmen nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, sebanyak 36% siswa di Indonesia berisiko mengalami perundungan, 35% berisiko mengalami kekerasan seksual, dan 27% berisiko mengalami hukuman fisik.

Bahkan, sebanyak 84% siswa pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan di sekolah. Sekitar 75% di antara mereka mengalaminya dalam enam bulan terakhir ini.

Pada tahun 2024, Pusat Kajian Perlindungan Anak (Puskapa) Universitas Indonesia dengan dukungan GPE-KIX dan IDRC melakukan studi untuk memahami bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di sekolah, faktor-faktor yang melatarbelakanginya dan strategi efektif untuk merespons masalah.

Studi dilakukan di tiga provinsi—Aceh, Banten, dan Maluku—dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan murid, manajemen sekolah (kepala sekolah dan wakil kepala sekolah), guru, orang tua/wali murid, tokoh masyarakat setempat, dan pemangku kepentingan di tingkat pemerintah daerah. Peneliti mengumpulkan data melalui diskusi partisipatif, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok kepada kurang lebih 100 partisipan.

Hasil studi (belum dipublikasikan) menunjukkan bahwa kekerasan masih banyak terjadi di sekolah. Padahal hanya dalam kondisi bebas kekerasan, anak dapat menerima pembelajaran dengan baik, belajar menghargai sesama dengan setara, berempati, dan bekerja sama satu sama lain.

Maraknya kekerasan di sekolah

Kekerasan di sekolah terjadi dalam bentuk yang beragam, seperti perkelahian antarsiswa, hukuman fisik oleh guru, tawuran, ejekan yang menyasar ciri fisik (warna kulit, bentuk tubuh, dan warna rambut) intimidasi, pemalakan, hingga kekerasan seksual seperti pelecehan verbal, catcalling, komentar yang tidak pantas, serta sentuhan yang tidak diinginkan.

Meski kekerasan terjadi dalam berbagai bentuk, banyak dari warga sekolah yang memaknai kekerasan secara sempit hanya sebagai perundungan. Hal ini berisiko membuat bentuk kekerasan lain—seperti diskriminasi berbasis gender, intoleransi bernuansa SARA, dan kekerasan seksual—kurang dianggap serius.

Sekolah juga berisiko melakukan kekerasan saat mendisiplinkan murid yang dianggap buruk, nakal, atau melanggar aturan.

Kami menemukan bahwa hukuman fisik dan hukuman yang mempermalukan masih banyak dipercaya oleh partisipan sebagai cara efektif mendisiplinkan murid. Hal ini  membuka ruang yang luas bagi sekolah untuk menumbuhkan situasi kekerasan baru.

Bias gender dalam menilai kekerasan pada anak

Studi kami menemukan bahwa kekerasan juga terjadi kepada anak-anak yang berperilaku berbeda dari apa yang biasanya dianggap “sesuai” dengan ekspektasi gender tradisional.

Umumnya, partisipan mengasosiasikan laki-laki dengan sifat kuat dan tegas. Sementara perempuan berperilaku lemah lembut dan penurut. Ekspektasi gender ini berpotensi menciptakan ragam kekerasan, termasuk normalisasi kekerasan berbasis gender.

Misalnya, catcalling atau komentar tidak pantas yang lazim dialami murid perempuan dianggap sebagai hal yang wajar atau malah dianggap sebagai pujian. Sekolah biasanya menyarankan murid perempuan untuk berpakaian sopan dan menjaga perilaku agar tidak ‘mengundang’ kekerasan.

Norma gender tradisional juga dapat memicu stigma dan upaya pendisiplinan bagi murid laki-laki yang feminin atau murid perempuan yang maskulin. Masyarakat dan warga sekolah menganggap perilaku ini tidak pantas dan perlu didisiplinkan agar sesuai dengan norma gender tradisional.

Selain itu, norma gender tradisional membentuk anggapan bahwa murid laki-laki adalah pelaku kekerasan dan murid perempuan adalah korban kekerasan. Akibatnya, sekolah cenderung memberikan disiplin yang lebih keras untuk murid laki-laki dan melekatkan stigma yang lebih berat ketika murid perempuan menjadi pelaku.

Menciptakan sekolah bebas kekerasan

Berdasarkan temuan di lapangan dan refleksi peneliti, kami merekomendasikan perlunya mengupayakan sekolah yang aman dan setara untuk semua anak. Ini termasuk menghindari hal-hal yang berpotensi melanggengkan norma gender tradisional.

Sekolah perlu terus membuka ruang percakapan tentang gender dan relasi kuasa. Misalnya, dengan melakukan survei sederhana untuk menggali pandangan guru, murid, dan orang tua tentang isu gender dan relasi kuasa.

Kemudian, sekolah dapat menggunakan hasil survei sebagai bahan diskusi dalam berbagai kesempatan, seperti di kelas, rapat OSIS, upacara bendera, atau pertemuan antara guru dan orang tua murid.

Lewat diskusi-diskusi ini, seluruh warga sekolah bisa lebih terbuka untuk membicarakan hal yang sulit, berempati terhadap sesama, dan menghormati perbedaan.

Selain itu, sekolah perlu beralih dari pendisiplinan gaya lama yang menyasar fisik dan merendahkan martabat, ke upaya pemulihan yang mengedepankan empati, tanggung jawab, dan rekonsiliasi. Melalui kepemimpinan kepala sekolah, sekolah perlu melibatkan guru, murid, pegawai sekolah, orang tua, hingga komunitas sekitar sekolah.

Sebagai figur yang banyak berinteraksi dengan murid, guru juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara berpikir, menanamkan nilai, dan perilaku anak baik di dalam kelas maupun dalam kehidupan sosial mereka.

Untuk itu, pengembangan kapasitas guru untuk menekankan pendisiplinan bernuansa positif, keterampilan resolusi konflik, serta pemahaman tentang kesetaraan gender menjadi hal yang penting.

Tanpa kesadaran kolektif dan partisipasi aktif warga sekolah, pendekatan pemulihan dalam merespons masalah perilaku murid hanya akan menjadi angan-angan semata.

Muhamad Bill Robby, Research and Advocacy Associate, PUSKAPA

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.