TPS Muktiharjo Kidul Overkapasitas, Wali Kota Agustina Tinjau Lahan Alternatif Milik Pemkot Semarang

SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terus mengintensifkan langkah-langkah strategis dalam mengatasi persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah di kawasan padat penduduk. Menyusul kondisi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Muktiharjo Kidul yang kini sudah kelebihan kapasitas, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti melakukan peninjauan langsung ke salah satu lahan milik Pemkot yang diproyeksikan sebagai lokasi alternatif TPS, Sabtu (19/7).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh untuk menata ulang sistem pengelolaan sampah, sekaligus mendorong solusi jangka menengah yang tidak membebani infrastruktur yang sudah ada.

“Kami sudah cek langsung ke Muktiharjo Kidul sebelumnya dan kondisinya memang penuh. Maka hari ini kami meninjau lokasi lain yang menurut informasi lurah dan camat adalah aset Pemkot,” kata Agustina usai peninjauan.

Namun demikian, ia menekankan bahwa pemanfaatan lahan tersebut masih memerlukan proses validasi status hukum. “Ada yang menyebut itu lahan untuk TPU, ada juga yang mengklaim sebagai lahan garapan warga. Karena itu, kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan kepemilikannya sebelum digunakan sebagai TPS,” tegasnya.

Kondisi TPS Muktiharjo Kidul memang telah lama dikeluhkan warga sekitar, terutama karena bau menyengat dan tumpukan sampah yang meluber hingga ke jalan lingkungan. Sebagai respons, Pemkot telah melakukan inspeksi serta meninjau ulang sistem pengangkutan dan pemrosesan sampah di lokasi tersebut.

Sementara itu, sejak 2019 warga bersama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mukti Jaya dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) telah mengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R secara mandiri. Namun, upaya itu dinilai masih membutuhkan dukungan lebih kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif warga untuk menjadi lebih optimal.

Sebagai bagian dari agenda lingkungan jangka panjang, Pemkot Semarang tengah memperkuat program “Semarang Bersih”, yang meliputi edukasi pemilahan sampah dari rumah, pengembangan bank sampah, serta kampanye zero waste berbasis komunitas.

“Harapannya, ada kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas untuk menciptakan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan,” ujar Agustina.

Selain isu persampahan, Wali Kota juga menyoroti persoalan stunting di wilayah Muktiharjo Kidul. Berdasarkan data terakhir, terdapat 12 anak yang masih tercatat mengalami stunting. Sebelumnya, angka tersebut mencapai 13, namun satu anak telah keluar dari data karena pertimbangan usia.

“Meski turun satu, angka 12 itu masih tergolong tinggi. Karena itu kita akan lakukan penanganan per klaster, agar program intervensi menjadi lebih terfokus dan hasilnya lebih terukur,” jelasnya.

Penanganan stunting dan pengelolaan lingkungan disebutnya sebagai dua agenda prioritas dalam menciptakan Semarang sebagai kota layak huni yang tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga secara kualitas hidup warganya.