Gubernur Pramono Teken Penlok Normalisasi Ciliwung, Fokus pada Area Tak Layak Huni

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan telah menandatangani penetapan lokasi (penlok) untuk pelaksanaan normalisasi Sungai Ciliwung. Penlok tersebut menyasar area permukiman yang dinilai tidak layak huni karena rawan terdampak banjir.

"Saya juga ingin menyampaikan, saya sudah menandatangani penlok di tempat ini, yang harusnya memang tidak layak dihuni, tidak bisa dihuni," ujar Pramono saat meninjau tanggul inspeksi Kali Ciliwung di Jakarta Selatan, Selasa (8/7/2025).

Ia menyebutkan, dari 14 lokasi yang direncanakan untuk normalisasi Ciliwung, empat sudah ditandatangani, masing-masing dua di wilayah yang saat ini dikunjungi dan dua di lokasi lainnya. Proses penetapan lokasi ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani banjir jangka panjang.

Pramono berharap proses pembebasan lahan dapat segera dilakukan dengan pendekatan yang humanis. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan program ini.

"Kami mengharapkan tim ATR/BPN bersama-sama Pemerintah DKI melakukan pembebasan lahan dan sebagainya. Dan saya selalu menyampaikan kepada jajaran untuk pendekatan kepada masyarakat terus-menerus dilakukan," jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa tinggi muka air (TMA) Sungai Ciliwung di beberapa titik kini berada di atas permukiman warga, sehingga saat terjadi kebocoran atau tanggul jebol, warga pasti terdampak langsung.

"Jadi kemarin ketika terjadi bocor atau tanggulnya jebol, pasti warga akan terbenam karena memang airnya sudah jauh di atas warga," tutup Pramono.

Langkah normalisasi ini diharapkan dapat meminimalisasi risiko banjir di wilayah-wilayah rawan serta mempercepat proses pemulihan tata ruang sungai secara menyeluruh di Jakarta.