KKP Dorong Hilirisasi Komoditas Unggulan Strategis: Tuna, Cakalang, Rumput Laut, dan Udang Vaname 

MATARAM – Empat komoditas strategis dan unggulan berupa tuna, cakalang, rumput laut dan udang vaname sangat penting segera dilakukan hilirisasi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Muslim, sudah menyusun rancangan peraturan daerah terkait pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan.

"Kami minta untuk komoditas sektor strategis perikanan dan kelautan, seperti tuna, cakalang, rumput laut dan udang vaname wajib dilakukan proses pengolahan di Nusa Tenggara Barat," ujarnya dalam pernyataan di Mataram, Rabu.

Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari dua pulau besar, yakni Lombok dan Sumbawa serta 401 pulau-pulau kecil.

Potensi produksi perikanan tangkap di Nusa Tenggara Barat mencapai 185 ribu ton setiap tahun dengan hasil ikan berupa cakalang, tongkol, tuna, cumi-cumi, udang hingga ikan hias.

Muslim menuturkan posisi Nusa Tenggara Barat yang diapit wilayah pengelolaan perikanan atau WPP 573 dan WPP 713 memberikan hasil yang besar terhadap bisnis penangkapan ikan tuna dan cakalang.

Menurutnya, sebanyak 70 persen kapal penangkap tuna berkumpul di WPP 573 membentang dari bagian selatan Kabupaten Bima hingga bagian selatan Pulau Lombok.

"Di situ potensi-potensi yang sangat luar biasa untuk penangkapan tuna. Kalau dipotret secara sistem oleh Kementerian Kelautan terlihat jumlah kapal penangkap ikan di sana begitu banyak," kata Muslim.

Lebih lanjut dia menegaskan hilirisasi industri bagi empat komoditas strategis perikanan dan kelautan adalah upaya pemerintah untuk menciptakan nilai tambah terhadap bahan baku produk, sehingga mendongkrak ekonomi di Nusa Tenggara Barat.

Hilirisasi industri juga menyerap tenaga kerja lokal dan berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran di daerah. "Selama ini kami melihat hasil-hasil yang kami dapatkan itu hanya diangkut dalam bentuk bahan mentah. Sekarang dengan mimpi besar Gubernur untuk melakukan hilirisasi industri kemaritiman, maka kami dorong melalui peraturan daerah dan itu sudah masuk ke DPRD," pungkas Muslim.