Ditunjuk Kementerian PPPA, Jakarta Jadi Percontohan Layanan Perempuan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjalankan program percontohan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang dipercayakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Penegasan tersebut disampaikan setelah penandatanganan Surat Keputusan Bersama terkait penerapan program di Gedung Grha Ali Sadikin, Jakarta, Kamis (4/6).

Penunjukan Jakarta sebagai daerah percontohan dinilai sebagai sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak. Program ini diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

"Saya sudah meminta kepada jajaran Pemerintah DKI Jakarta untuk secara sungguh-sungguh menerima mandat ini. Kami akan kerjakan, termasuk semuanya. Sebenarnya jangan hanya satu tahun, sampai selesai tahun 2029 juga akan kami kerjakan," ujar Pramono.

Menurut Pramono, program tersebut sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang mengedepankan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi seluruh warganya. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta untuk memberikan dukungan maksimal agar pelaksanaan program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata.

Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya, termasuk dukungan pendanaan yang memadai untuk memastikan program dapat berjalan tanpa hambatan. Pemprov DKI Jakarta, kata dia, tidak ingin kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat berakhir tanpa hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Pemerintah DKI Jakarta berkomitmen untuk menjadi percontohan yang baik. Saya sudah meminta kepada Dinas PPAPP, kepada polisi, jangan sampai malu-maluin dananya nggak ada. Jadi, yang paling penting budget-nya disiapkan oleh DKI Jakarta," tegasnya.

Selain dukungan anggaran, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Berbagai platform yang telah dimiliki pemerintah daerah, seperti aplikasi JAKI dan Jakarta Smart City, akan dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi layanan serta mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai bentuk perlindungan dan pendampingan.

Pramono berharap implementasi program percontohan layanan terpadu bagi perempuan dan anak dapat menjadi model yang efektif bagi daerah lain di Indonesia. Ia menekankan bahwa seluruh kebijakan dan langkah yang diambil harus berorientasi pada kepentingan korban sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.