Wali Kota Bandung: Penanganan Sampah Harus Komprehensif dan Kolaboratif

BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan persoalan sampah merupakan salah satu tantangan terberat yang dihadapi Kota Bandung sebagai kota besar yang padat penduduk.

Untuk itu, Wali Kota Farhan menyoroti pentingnya penanganan menyeluruh terhadap sampah, sekaligus menekankan bahwa saat ini waktunya untuk aksi nyata.

“Masalah sampah adalah masalah berat. Dengan penduduk sebanyak 2,6 juta jiwa dan wilayah yang terbatas, Kota Bandung menghasilkan sekitar 1.500 ton sampah setiap harinya,” kata Wali Kota Farhan dalam Webinar Nasional bertajuk “Belajar dari: Darurat Sampah di Bandung Raya dan Dampaknya Terhadap Sungai Citarum”, Selasa (24/6).

Wali Kota Farhan mengakui, selama ini belum ada upaya penanganan sampah yang bersifat komprehensif di wilayah Bandung Raya. Seluruh pihak cenderung menunggu operasional penuh dari fasilitas pengolahan sampah Legok Nangka. Sedangkan mayoritas sampah di Kota Bandung merupakan sampah rumah tangga dan organik.

Oleh karena itu, solusi tidak bisa bersifat teknis semata. Menurut dia, perlu aspek pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah.

“Kita harus memperhatikan banyak hal, termasuk membangun kesadaran warga. Masyarakat harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar objek kebijakan,” ujar dia.

Wali Kota Farhan juga menyoroti perbedaan antara kawasan yang memiliki pengelola (seperti perumahan atau kawasan industri) dan kawasan yang tidak dikelola (kampung, RW). Ada perbedaan tanggung jawab pengelolaannya.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bandung mendorong terbentuknya kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat kota yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Menurut Wali Kota Farhan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi kunci utama dalam pelaksanaan tugas-tugas penanganan sampah.

“UPTD harus dibentuk dan diperkuat agar menjadi operator teknis dalam pelaksanaan penanganan sampah secara berkelanjutan,” ujar dia.

Ia juga menjelaskan bahwa teknologi pengelolaan sampah yang akan digunakan bukanlah hal baru.

Kota Bandung telah mulai menerapkan teknologi tersebut melalui pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di berbagai wilayah.

“Salah satu tujuannya adalah membangun Kawasan Bebas Sampah (KBS). Dengan manajemen berbasis kawasan, pengelolaan bisa lebih efisien dan berkelanjutan,” ungkap dia.

Menurut dia, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan kompleks ini. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga lain sangat dibutuhkan.

“Pemerintah Kota Bandung membuka ruang kerja sama dengan investor untuk mendukung inovasi pengelolaan sampah. Mereka memiliki fleksibilitas dan keleluasaan dalam mengadopsi teknologi yang sesuai,” kata dia.

Selain pihak swasta, Wali Kota Farhan juga menyebut keterlibatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sebagai mitra strategis yang ikut terlibat dalam berbagai kegiatan penanganan lingkungan dan pengelolaan sampah.

“Kerja sama dengan TNI AD bukan sekadar simbolik, tapi operasional. Ini menunjukkan bahwa semua sektor bersatu untuk mencari solusi,” tambah dia.

Wali Kota Farhan menjelaskan bahwa dalam kerja sama ini, pengadaan infrastruktur pengelolaan sampah dilakukan 100% oleh pihak swasta.

Pemerintah hanya menyediakan dukungan dalam bentuk tipping fee sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Dengan model kerja sama seperti ini, kami berharap akan lahir sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya efektif tetapi juga efisien secara pembiayaan,” tutur dia.

Mengakhiri pernyataannya, Wali Kota Farhan menyampaikan harapannya agar semua pihak pemerintah, swasta, masyarakat, dan lembaga militer dapat menjaga komitmen dan bekerja sama secara nyata dalam menghadapi darurat sampah di Bandung Raya.

“Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa menjadi solusi jangka panjang dan memberi dampak signifikan, tidak hanya bagi Kota Bandung, tapi juga bagi kelestarian Sungai Citarum yang kita cintai bersama,” pungkas dia. ils/I-1