Pemkab Barito Utara Perbaiki Sejumlah Kerusakan Jalan Nasional

MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, memperbaiki sejumlah titik kerusakan ruas jalan nasional di wilayah kabupaten setempat mulai Juni 2025.

"Jalan ini adalah jalan nasional, dibiayai dari APBN mulai dari pembangunan hingga pemeliharaannya. Tapi karena kerusakan yang terjadi sudah cukup membahayakan, kita tidak boleh tinggal diam, mulai bulan ini kita perbaiki," kata Penjabat Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, di Muara Teweh, Selasa (10/6).

Perbaikan ruas jalan itu disampaikan Indra Gunawan usai meninjau kerusakan jalan nasional di kilometer 28 Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru didampingi Sekda Barito Utara Muhlis dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat Muhammad Iman Topik.

Menurut dia, ruas jalan yang rusak tersebut merupakan jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN, namun tetap menjadi perhatian serius Pemkab Barito Utara.

Kerusakan pada jalan nasional di wilayah Barito Utara tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena dapat mengancam keselamatan pengguna jalan. Karena itu pemerintah daerah mengambil langkah percepatan perbaikan.

“Kita sudah menerima surat dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalteng yang memberikan izin agar jalan nasional ini bisa diperbaiki menggunakan anggaran APBD Kabupaten Barito Utara. Langkah administratif sudah kita lalui, sekarang saatnya kita melaksanakan,” jelasnya.

Dia mengatakan sebanyak 16 titik kerusakan yang telah ditandai oleh Dinas PUPR akan segera diperbaiki mulai bulan ini. Indra Gunawan memastikan bahwa penggunaan APBD untuk perbaikan tersebut tidak akan mengganggu keuangan daerah karena serapan anggaran masih sangat rendah.

“Serapan APBD kita baru sekitar 10 persen. Masih sangat longgar, jadi tidak akan mengganggu program lainnya,” tambahnya.

Pj Bupati juga menargetkan seluruh titik kerusakan tersebut sudah dalam kondisi baik sebelum peringatan Hari Jadi Kabupaten Barito Utara pada akhir Juni 2025.

"Sebelum HUT Kabupaten Barito Utara, saya harapkan semua titik kerusakan sudah diperbaiki. Ini untuk keselamatan dan kenyamanan masyarakat kita," kata dia.

Pj Bupati Barito Utara itu menegaskan bahwa jalan nasional maupun jalan umum bukan diperuntukkan bagi angkutan tambang seperti batu bara dan sawit.

“Jalan umum sudah ditentukan pemerintah untuk digunakan oleh masyarakat dengan tonase dan ukuran kendaraan tertentu. Tidak boleh dilanggar,” ujar Indra Gunawan.

Namun demikian, lanjutnya, Pemkab Barito Utara tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau melakukan pelarangan terhadap kendaraan yang melintas di jalan nasional, karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

“Kami tidak memiliki kewenangan untuk menindak atau melarang kendaraan umum yang melintas di jalan nasional. Tugas itu berada di tangan pusat,” jelasnya.