Program Makanan Gratis Presiden Prabowo Berpotensi Membebani Anggaran Negara

JAKARTA - Program makanan gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan menelan biaya hingga Rp 400 triliun pada tahun 2026, akibat perluasan cakupan yang kini menjangkau hampir 83 juta penerima manfaat. Hal ini disampaikan oleh ekonom senior Izzudin Al Farras Adha dari Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (INDEF) pada hari Rabu.

Izzudin memperingatkan bahwa alokasi dana sebesar itu berisiko besar melemahkan kapasitas pemerintah untuk membiayai prioritas lain seperti proyek infrastruktur dan pembayaran utang negara.

“Situasi ini menimbulkan risiko serius terhadap keberlanjutan fiskal, terutama ketika pemerintah masih perlu mengalokasikan dana yang cukup besar untuk membayar utang yang jatuh tempo tahun ini dan tahun depan,” ujarnya.

Awalnya program ini dirancang untuk siswa sekolah dasar dan menengah di wilayah dengan tingkat stunting tinggi. Namun, kini program telah diperluas menjadi mencakup semua anak usia sekolah dan ibu hamil, sehingga penerimanya naik drastis dari 19 juta menjadi 82,9 juta orang.

Meskipun tujuan program adalah membantu anak-anak rentan di daerah terpencil dan miskin, Izzudin mencatat bahwa penyaluran selama lima bulan terakhir justru terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Bogor, dan Depok yang tingkat stunting dan kemiskinannya relatif rendah.

“Hal ini menyimpang dari prioritas APBN 2025,” tambahnya.

Selain itu, Izzudin mengingatkan bahwa program serupa di negara lain kerap menghadapi masalah seperti korupsi, pembengkakan anggaran, dan risiko keamanan pangan. Ia mendorong pemerintah untuk mempersempit sasaran dan hanya menargetkan kelompok yang benar-benar membutuhkan, bukan dengan pendekatan satu ukuran untuk semua.

“Banyak anak berasal dari keluarga yang mampu membeli makanan bergizi tanpa bantuan pemerintah. Pendekatan yang lebih selektif akan lebih efisien dan efektif,” katanya.