Tanpa Antisipasi Dini, Pertumbuhan Ekonomi 2025 bisa Lebih Rendah dari Proyeksi

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 menjadi ke kisaran 4,6 hingga 5,4 persen. Gubernur BI, Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu (21/5) mengatakan, kisaran proyeksi baru itu sedikit lebih rendah dibanding prakiraan sebelumnya yang berada pada kisaran 4,7 hingga 5,5 persen. Penyesuaian tersebut dengan melihat realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I-2025 yang tercatat 4,87 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

“Perkembangan terkini pada triwulan II-2025 yang ditunjukkan oleh sejumlah indikator menunjukkan perlunya terus memperkuat upaya-upaya untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI.

Faktor lain yang turut memengaruhi perubahan proyeksi jelas Perry adalah dengan mempertimbangkan dinamika global, termasuk dampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

Dari sisi domestik, Perry menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada awal tahun ini terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur tahun baru dan Idul Fitri.

Selain itu, investasi non bangunan mencatatkan pertumbuhan positif sejalan dengan realisasi penanaman modal, meski investasi bangunan mengalami perlambatan.

Begitu pula dengan ekspor yang memberikan kontribusi dengan dukungan dari kinerja sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta pertanian.

BI jelas Perry memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal membaik pada semester II-2025.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan membaik pada semester II-2025, didorong peningkatan permintaan domestik termasuk dari kenaikan belanja pemerintah,” kata Perry.

Tidak Substansial

Menanggapi revisi tersebut, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata mengatakan koreksi dari bank sentral itu sebagai langkah realistis, karena proyeksi sebelumnya kurang mencerminkan perubahan substansial terhadap tantangan yang dihadapi perekonomian nasional.

“Koreksi ini di satu sisi mencerminkan adanya upaya untuk lebih realistis dalam melihat situasi ekonomi ke depan. Namun di sisi lain, dilihat dari kecilnya koreksi, ini relatif tidak substantial dibandingkan proyeksi lainnya,” katanya.

Aloysius pun membandingkan koreksi dari BI tersebut dengan proyeksi terbaru dari International Monetary Fund (IMF) yang pada April lalu menurunkan estimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen atau turun 0,4 poin dari sebelumnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa perhatian utama seharusnya tidak hanya tertuju pada angka koreksi, melainkan pada bagaimana pemerintah menciptakan dan menjaga peluang untuk mencapai target pertumbuhan tersebut.

Menurutnya, tantangan eksternal seperti kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat harus diantisipasi secara strategis.

“Indonesia perlu mencari alternatif pasar untuk mengompensasi penurunan ekspor ke Amerika Serikat. Secara bersamaan, negosiasi menjadi penting dan tentu akan lebih strategis bila dilakukan secara kolektif bersama sejumlah negara lainnya,” jelas Aloysius.

Tak kalah penting, dia juga menyoroti perlunya pemulihan daya beli domestik, terutama kelas menengah, yang menurutnya terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran.

“Tidak mungkin berharap proyeksi pertumbuhan di kisaran 5 persen akan mudah dicapai jika efisiensi anggaran tetap berlangsung secara ketat seperti saat ini,” ungkapnya.

Ia pun menegaskan perlunya redefinisi strategi anggaran negara. Menurutnya, efisiensi seharusnya tidak semata-mata berupa pemangkasan, tetapi lebih pada upaya meminimalkan kebocoran, pemborosan, dan alokasi yang tidak optimal.

“Belanja pemerintah mau tidak mau harus ditingkatkan, tetapi realisasinya harus disertai dengan langkah-langkah mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut,” tutupnya.

Rekannya, Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan bahwa tanpa antisipasi dini pertumbuhan ekonomi 2025 bisa lebih rendah dari proyeksi BI.

Revisi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi BI ini papar dia sejalan dengan proyeksi lembaga lembaga dunia yang juga merevisi penurunan proteksi pertumbuhan ekonomi termasuk Indonesia

Faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi eksternal yang masih dipenuhi ketidakpastian seperti perang dagang dan belum selesainya konflik Russia- Ukraina.

Dari internal, kondisi dunia usaha juga mengalami penurunan terlihat dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan Survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) penyebab utama PHK adalah turunnya penjualan seiring dengan melemahnya daya beli konsumen.