RI Pasang Kuda-Kuda! Strategi Ekonomi Disiapkan di Tengah Gejolak Global

JAKARTA - Upaya mitigasi terhadap ketidakpastian global sangat penting karena ketidakpastian ini dapat berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Mitigasi risiko membantu mengurangi kerugian, meningkatkan kesiapsiagaan, dan memperkuat stabilitas di tengah tantangan yang muncul. 

Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi sebagai respons atas ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, suku bunga tinggi di negara maju, hingga perlambatan perdagangan dunia.

Meski tantangan global kian kompleks, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, Pemerintah tetap optimistis dapat menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran lima persen di tahun 2025.

“Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global, Pemerintah telah menyiapkan dan menjalankan berbagai kebijakan jangka pendek, serta kebijakan jangka menengah untuk menyiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Haryo di Jakarta, Jumat (16/5).

Di level jangka pendek, pemerintah fokus memperkuat konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, hingga subsidi transportasi dan listrik bagi kelompok tertentu.

Selain itu, percepatan belanja negara juga digencarkan untuk memperkuat dorongan fiskal.

Kemudahan berwirausaha juga menjadi perhatian utama. Pemerintah melaksanakan deregulasi perizinan dan menyiapkan revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM).

Di sektor pembiayaan, target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperluas, termasuk implementasi Kredit Investasi Padat Karya dan fasilitasi pembiayaan bagi UMKM serta koperasi.

Dari sisi ekspor, Indonesia terus mendorong penyelesaian perjanjian perdagangan seperti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) dan Perjanjian Perdagangan Bebas Kawasan Asia Pasifik (CPTPP), serta memperkuat penetrasi ke pasar non-tradisional, termasuk negara-negara BRICS.

UMKM berorientasi ekspor juga akan mendapat dukungan promosi dan fasilitasi.

Kemudian menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat pembentukan Satuan Tugas Deregulasi.

Tim telah mulai mengidentifikasi hambatan perizinan ekspor-impor yang sering dikeluhkan pelaku usaha.

Paket deregulasi yang tengah disiapkan diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi, termasuk mendukung proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Selain kebijakan jangka pendek, pemerintah juga menggulirkan langkah jangka menengah seperti percepatan hilirisasi industri, transformasi digital, dan transisi energi hijau.

Program hilirisasi meliputi pengolahan mineral strategis seperti nikel dan bauksit, serta pengembangan kawasan industri terintegrasi.

Transformasi digital difokuskan pada pengembangan infrastruktur merata, peningkatan kapasitas perusahaan rintisan (startup), serta digitalisasi UMKM dan layanan publik.

Di bidang energi hijau, pemerintah membangun ekosistem kendaraan listrik dan proyek energi bersih seperti PLTP Muara Laboh yang telah memperoleh pendanaan senilai 499 juta dolar AS dari AZEC.

“Kami menyadari bahwa mencapai pertumbuhan di atas lima persen membutuhkan kerja sama seluruh pihak, baik Pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Namun dengan kombinasi kebijakan jangka pendek yang adaptif dan kebijakan jangka menengah yang strategis, Pemerintah yakin pemulihan ekonomi akan terus berlangsung dan semakin kuat ke depan,” tutup Haryo.