RI Jangan Lengah dengan Meredanya Perang Dagang AS dan Tiongkok

JAKARTA - Pemerintah diminta tidak lengah atas mulai meredanya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok setelah tercapai kesepakatan sementara dalam pertemuan delegasi mereka di Jenewa, Swiss pekan lalu. 

Pakar ekonomi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sekar Utami Setiastuti mengatakan semua negara harus tetap waspada

karena sikap Presiden Trump yang bisa saja berubah.

“Itu kan baru perundingan pertama. Tapi kita belum lihat sama negara lain juga kayak gimana. Jadi, enggak bisa terus kita santai-santai, tetap harus resilien dan tetap harus waspada,” kata Sekar dalam EB Journalism Academy di FEB UGM, Yogyakarta, Rabu (14/5).

Perundingan antara AS dan Tiongkok di Jenewa pekan lalu diakui memang menghasilkan kesepakatan untuk saling menurunkan tarif impor selama 90 hari. Hal itu menjadi sinyal meredanya ketegangan perang dagang untuk sementara waktu.

Selain tetap waspada, Pemerintah RI jelas Sekar harus bersiap jika sewaktu-waktu dampak perang dagang itu benar-benar terasa terhadap perekonomian dalam negeri.

“Kalau ada dampak negatif, ya gimana cara kita kasih stimulus ke yang memang terdampak. Misalnya dalam jangka panjang ada satu sektor yang terdampak, ya berarti kan memang mungkin di situ nanti perlu ada stimulus ke sektor-sektor tertentu,” kata Sekar.

Ia mengatakan gejolak ekonomi global akibat perang dagang umumnya tercermin dalam aktivitas ekspor dan impor. Jika perlambatan terjadi di level global, ekspor Indonesia berpotensi ikut terpengaruh.

“Kalau kita kemudian demand-nya turun, mungkin impor kita juga akan turun. Net ekspornya enggak akan turun terlalu banyak. Jadi agak sedikit delicate (rumit), memang harus dilihat supply chain (rantai pasok) kita itu kayak gimana, jelas Sekar seperti dikutip dari Antara.

Ia juga menilai inflasi domestik sampai saat ini relatif masih terkendali. Meski begitu, potensi inflasi impor tetap harus diperhatikan, terutama jika harga bahan pokok terdampak.

“Kalau kita, khawatirkan import inflation, sebenarnya mungkin masih ada space. Cuma memang khawatirnya itu kalau kemudian terjadi kenaikan di harga-harga bahan pokok. Itu yang nanti mungkin memberikan dampak langsung,” katanya.

Sekar pun mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap enteng dampak perang dagang dengan melontarkan respons yang tepat ke publik.

“Pemerintah harus tetap melihat efeknya kayak gimana. Jangan terus merasa aman dan tahan banting, padahal situasi bisa berubah cepat,” kata Sekar.

Meskipun tensi dagang AS-Tiongkok saat ini tampak mulai mereda, namun kondisi global jelasnya tetap tidak menentu dan bisa kembali berubah.

“Walaupun kemudian Trump seolah sudah melunak, itu bukan berarti bahwa masalahnya selesai,” kata Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Ekonomi FEB UGM itu.

Perubahan Besar

Pada kesempatan terpisah, pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi sepakat bahwa pemerintah tidak bisa menganggap bahwa keputusan AS dan Tiongkok akan langsung membawa perubahan besar pada pasar global, meskipun kesepakatan saat ini sebagai bagian dari upaya menuju ke sana.

Semua orang tahu bahwa presiden Trump memiliki gaya kepemimpinan unpredictable sedari periode pertama saat memimpin AS. “Misalnya tiba tiba, dia menaikkan tarif terhadap berbagai produk Tiongkok di tengah negosiasi sedang berjalan. Artinya, meredanya tensi perang dagang kedua negara bukan jaminan untuk jangka panjang,” papar Badiul.

Perjanjian dagang AS dan Tiongkok saat ini seperti fase awal perjanjian pada tahun 2020 yang tidak menyelesaikan akar masalah struktural, seperti subsidi industri, pencurian kekayaan intelektual. Kesepakatan yang dicapai bersifat sementara dan ketegangan bisa terjadi kembali kapan saja.

Di sisi lain, perang dagang AS dengan Tiongkok bukan satu-satunya faktor ketidakpastian global, tidak boleh mengabaikan potensi dari negara lain, seperti ketegangan geopolitik Russia-Ukraina, konflik di laut Tiongkok Selatan, dan juga dinamika di Timur Tengah serta terakhir ketegangan antara India dan Pakistan di Kashmir.

Situasi seperti itu direspon banyak negara dengan mengeluarkan kebijakan deglobalisasi dan proteksionisme yang dapat menganggu perdagangan dunia dan memengaruhi ekspor Indonesia.

“Sebab itu, sangat penting resiliensi ekonomi domestik, memperbaiki iklim investasi domestik, memperkuat industri pengolahan, usaha mikro.kecil dan menengah (UMKM), dan Indonesia perlu diversifikasi pasar ekspor, untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dan Tiongkok,” kata Badiul.

Dalam jangka panjang, agar ekonomi tahan guncangan, perlu memperkuat daya saing produk lokal dan rantai pasok domestik. Sebab itu, diperlukan kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap fluktuasi tarif, embargo, atau perubahan perjanjian perdagangan.

Sebagaimana diberitakan, AS dan Tiongkok telah sepakat melonggarkan tarif secara signifikan selama 90 hari yang memberi harapan baru bagi stabilitas ekonomi jangka panjang. Kesepakatan itu diumumkan dalam suatu pernyataan bersama yang disiarkan oleh pemerintah AS pada Senin (12/5) setelah negosiasi intensif akhir pekan lalu di Jenewa, Swiss.

 Kedua negara akan memangkas bea masuk atas produk masing-masing secara drastis. AS akan menurunkan tarif atas barang-barang asal Tiongkok dari 145 persen menjadi 30 persen, sementara Tiongkok akan menurunkan tarif atas produk AS dari 125 persen menjadi 10 persen paling lambat 14 Mei. Meskipun bersifat sementara, kesepakatan itu menjadi langkah paling signifikan dalam upaya meredakan ketegangan dagang selama beberapa tahun terakhir, sekaligus memberi angin segar bagi pasar global yang selama ini dihantui ketidakpastian.

 Peneliti Pusat Riset Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana, Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut mengatakan untuk menyeimbangkan neraca perdaganan AS dan Tiongkok itu, maka satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah Tiongkok mengimpor barang lebih besar dari AS. Sebagai konsekuensinya, Tiongkok kemungkinan akan mengurangi impor dari negara lain, terutama barang atau komoditas yang bisa diimpor dari AS.

Impor Tiongkok dari negara lain jelas berkurang, termasuk dari Indonesia khususnya komoditas seperti batu bara, minyak sawit mentah.