Pemerintah Harus Hati-hati Tulis Ulang Sejarah Indonesia

Pengajar sebuah perguruan tinggi menyatakan agar pemerintah harus berhati-hati dalam upaya penulisan ulang sejarah agar tidak digunakan sebagai alat politik ­semata.

JAKARTA - Pemerintah tengah melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia dan akan rampung pada perayaan HUT ke-80 RI. Dosen Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Radius Setiyawan, mengatakan, prosesnya harus dilakukan hati-hati.

“Pemerintah harus berhati-hati dalam langkah ini dan memastikan bahwa upaya penulisan ulang sejarah dilakukan secara komprehensif, objektif, dan tidak digunakan sebagai alat politik semata,” ujar Radius, dalam keterangannya, Kamis (8/5).

Dia menilai, merevisi sejarah harus dipahami sebagai sesuatu yang lumrah sebab sejarah akan selalu bergantung pada sudut pandang dan ruang wacana. Namun penting yang menjadi catatan, proses revisi narasi sejarah tidaklah sederhana.

“Terdapat metodologi, validitas data, serta aspek ilmiah lain yang harus diperhatikan secara ketat,” tutur dia.

Meski begitu, Radius menyoroti langkah yang diambil pemerintah menunjukan adagium lama yang menyatakan bahwa sejarah adalah produk kekuasaan. Dalam banyak peristiwa, sejarah yang ditulis dan diajarkan mencerminkan sudut pandang kelompok dominan atau penguasa pada masanya.

Dia menambahkan, penguasa memiliki kontrol atas sumber daya, pendidikan, dan media. Dengan demikian, mereka dapat menentukan versi sejarah mana yang akan disebarluaskan.

“Hal ini sejalan dengan ungkapan populer history is written by the victors (sejarah ditulis oleh para pemenang),” ungkap dia.

Libatkan Sejarawan

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengatakan, proyek penulisan sejarah versi terbaru itu dikerjakan 100 lebih sejarawan dan para ahli dari berbagai universitas di Indonesia.

Dia memastikan, bagian-bagian yang direvisi, ditambahkan, ataupun diluruskan pun mengikuti hasil kajian para ahli, dan buku-buku sejarah Indonesia yang dituliskan sebelumnya.

Buku sejarah ini akan dibagi dalam beberapa jilid dengan editor yang berbeda pada tiap jilid.

Dengan demikian maka pembaruan informasi mengenai buku sejarah tidak ditulis dari nol melainkan dimulai dari informasi yang telah ada di dalam buku sejarah termasuk di dalamnya peristiwa politik dan lainnya.

“Kami akan update dan menambah beberapa jilid tentu mendasarkan kepada buku-buku yang sudah ada. Kami melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari semua perguruan tinggi,” ucap Fadli seraya menambahkan bahwa dalam buku sejarah Indonesia versi terbaru akan memuat sejumlah revisi, penambahan, dan pelurusan berdasarkan kajian akademik para ahli.

Penyusunan sejarah versi terbaru nantinya akan dilakukan dengan pendekatan ilmiah, merujuk pada sumber-sumber yang telah ada dan diperkuat dengan temuan-temuan terbaru.

Menurut Fadli, proses pembaruan meliputi tiga aspek utama: revisi atas narasi yang sudah ada, penambahan materi sejarah baru, serta pelurusan bagian-bagian yang memerlukan klarifikasi berdasarkan hasil kajian.

Menteri Kebudayaan pun menyebut ada banyak temuan-temuan, termasuk dari periode prasejarah, dan ada juga penambahan-penambahan catatan sejarah dari pemerintahan-pemerintahan yang lalu.

Kompendium (karangan yang berisi tentang segala sesuatu yang pernah ditulis mengenai suatu pokok bahasan, red) sejarah Indonesia yang saat ini digunakan sebagai rujukan diterbitkan pada 2012.

“Sejarah yang ditulis terakhir itu yang diterbitkan dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah, sebelumnya tahun 1980-an, Sejarah Nasional Indonesia,” kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon.  ruf/I-1