Benahi Investasi atau Rugi Terus! Pemerintah Ambil Langkah Drastis

Rabu, 07 Mei 2025, 00:00 WIB

JAKARTA - Pemerintah perlu mengevaluasi tata kelola penanaman modal dengan mengurangi investasi berbasis komoditas dan jasa yang berteknologi tinggi. Sebab, dua jenis investasi tersebut menyerap jumlah kerja yang sedikit dan tidak memperkuat struktur manufaktur.

Seperti diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 melambat menjadi 4,87 persen secara tahunan (yoy) dari triwulan IV-2025 sebesar 5,02 persen (yoy) dan triwulan I-2024 sebesar 5,11 persen.

Ket. Foto: Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira - Cara pemerintah mendorong investasi perlu dievaluasi total karena lebih pro terhadap investasi sektor berbasis komoditas yang padat modal. — Sumber: antara

Menanggapi laporan BPS tersebut, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira melihat, dari sisi investasi yang menjadi catatan adalah pertumbuhan PMTB (pembentukan modal tetap bruto) atau investasi langsung relatif rendah 2,12 persen (yoy) pada triwulan I 2025.

Angka tersebut di bawah capaian pada triwulan IV-2024 sebesar 5,03 persen (yoy). PMTB merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Cara pemerintah mendorong investasi perlu dievaluasi total karena lebih pro terhadap investasi sektor berbasis komoditas yang padat modal. Pemerintah harus meningkatkan iklim investasi dan mulai menggaet investasi yang ramah lingkungan dan sifatnya padat karya," tegas Bhima kepada Koran Jakarta, Selasa (6/5).

Kemudian, dia menambahkan potensi dari ekonomi hijau atau green economy belum tergarap optimal. Padahal, potensi ekonomi dan penyerapan tenaga kerjanya cukup besar.

"Kita kekurangan engine of resilience growth atau pertumbuhan yang tahan terhadap gejolak eksternal," tambahnya.

Motor pertumbuhan yang bisa jadi penyelamat salah satunya adalah ekonomi hijau seperti transisi energi berbasis komunitas, hingga industri komponen smart grid didalam negeri.

 "Nampaknya berpangku pada komoditas ekstraktif yang siklusnya pendek tidak akan membawa Indonesia selamat dari resesi. Perlu ada alternatif model perekonomian yang berkelanjutan," sebut Bhima.

Padat Karya

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB Suhartoko mengatakan, untuk mengatasi pengangguran satu satunya jalan yakni memperbanyak investasi. Namun, dia menekankan investasi tersebut harus bersifat padat karya sehingga bisa menyerap banyak pekerja.

"Kalau hanya sektor jasa apalagi teknologi tinggi tentu tidak banyak menyerap pekerja," tegas Suhartoko.

Dia menambahkan melemahnya industri pengolahan dalam lima tahun terakhir dipengaruhi sektor jasa mengalami pertumbuhan yang sangat berarti karena dukungan perkembangan teknologi informasi.

"Hal ini terjadi, karena pragmatisme investasi para pengusaha untuk mendapatkan laba lebih cepat dan relatif mudah di sektor jasa dalam jangka pendek," ungkap Suhartoko.

Dijelaskannya, sektor jasa yang berkembang umumnya dalam perdagangan dan pengiriman barang sehingga nilai tambahnya kecil dan kurang menyerap tenaga kerja.

"Berkaitan dengan teori perubahan struktural Hollis Chenery, pembangunan industri manufaktur perlu digalakkan kembali, karena potensi nilai tambahnya besar serta mampu menyerap tenaga kerja besar juga," jelasnya.

Karenanya, lanjut dia, perencanaan pembangunan industri manufaktur harus komprehensif dan terintegrasi dalam jaringan penggunaan input - output antar usaha dan wilayah.

Hal itu perlu didukung oleh pembenahan perijinan bebas korupsi, ketersediaan infrastruktur dan ketersediaan tenaga terampil, serta keamanan berusaha harus menjadi perhatian serius.

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.