Anggota DPR Meminta Persoalan Visa Haji di NTB Segera Diselesaikan

JAKARTA –Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, meminta pemerintah dan panitia penyelenggara ibadah haji segera mengatasi persoalan belum terbitnya visa jamaah calon haji di Nusa Tenggara Barat (NTB) agar jamaah dapat segera berangkat ke Tanah Suci.

“Permasalahan ini sebenarnya bisa dicegah. Pemerintah harus aktif mengevaluasi proses penerbitan visa dan memastikan komunikasi dengan otoritas Arab Saudi berjalan baik sejak awal,” kata Abdul Hadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (07/5).

Ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil koordinasi antara Komisi VIII DPR RI dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, diketahui bahwa Kemenag telah memasukkan seluruh data jamaah calon haji ke dalam sistem sejak jauh-jauh hari.

Namun, kendala terjadi karena sistem di pihak Arab Saudi yang belum dapat menerbitkan visa secara optimal. Kemenag lalu memastikan bahwa seluruh jamaah calon haji akan tetap diberangkatkan pada kloter berikutnya, kecuali sebagian kecil yang memiliki masalah keimigrasian pada masa lalu.

Abdul Hadi juga menyoroti kesiapan teknis di sektor transportasi. Ia mengingatkan Kementerian Perhubungan sebagai mitra kerja Komisi V DPR RI agar memastikan ketersediaan pesawat dan pelayanan bagi jamaah calon haji di bandara berjalan maksimal.

“Jangan sampai kejadian seperti tahun 2024 terulang, di mana keterlambatan penerbangan terjadi hingga puluhan kali,” kata Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTB II itu.

Sebelumnya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan semua calon haji, termasuk 51 orang yang belum keluar visanya tetap berangkat ke Tanah Suci pada kloter berikutnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) NTB Zamroni Aziz pada Selasa (6/5) mengatakan pemantauan penerbitan visa haji tak ada henti-hentinya. Melalui Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2025, pihaknya terus memantau jamaah yang belum mengantongi visa.

"Alhasil, untuk kloter dua Lombok Tengah, semula 51 orang belum mengantongi visa, tersisa enam orang. Insya Allah besok sudah bisa keluar visa," ujarnya.

Zamroni meluruskan informasi yang beredar bahwa visa Kloter 2 belum keluar sebanyak 52 orang. Padahal, malam itu, satu visa keluar atas nama Lalu Ramdan yang juga merupakan Panitia Haji Daerah (PHD). Setelah panitia menginformasikan, yang bersangkutan langsung ikut terbang ke Madinah bersama kloternya.

Untuk calon haji yang telah mengantongi visa tersebut, dijadwalkan akan berangkat pada Kloter 6 dan Kloter 7. Kloter 6 merupakan kloter utuh Lombok Tengah, sedangkan Kloter 7 merupakan kloter gabungan Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Ia mengatakan visa itu domain Pemerintah Arab Saudi. Sementara Arab Saudi tidak hanya mengurus Indonesia, tetapi juga jutaan umat se dunia. Oleh karena itu, pihaknya terus menunggu semua visa yang belum keluar.