KKP Dorong Hilirisasi Rumput Laut Non-Hidrokoloid

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pengembangan produk olahan rumput laut non-hidrokoloid. Diversifikasi produk rumput laut penting untuk mendukung pengembangan hilirisasi.

“Kita perlu mendorong lahirnya inovasi produk olahan rumput laut non-hidrokoloid, seperti suplemen nutrisi, pakan, biostimulan, bioplastik, kosmetik, dan bahan kemasan ramah lingkungan. Dengan demikian, hilirisasi ini akan membuka peluang usaha yang menjanjikan,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Tornanda Syaifullah di Jakarta, Selasa (29/4).

Menilik peluang pasar global, biostimulan dan pakan ternak berpotensi besar dikembangkan. Hal ini merujuk proyeksi yang dilakukan Precedence Research, pada pasar rumput laut non-hidrokoloid, seperti pasar biostimulan global (termasuk dari rumput laut), pada tahun 2024 diperkirakan mencapai USD 4,36 miliar dan diprediksi tumbuh menjadi USD 12,85 miliar pada tahun 2034 (CAGR 11,42%).

Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kebutuhan praktik pertanian yang berkelanjutan. Sedangkan The World Bank memprediksi pasar rumput laut non hidrokoloid, khususnya untuk pakan ternak sebesar USD 1,2 miliar pada tahun 2030 dan USD 6,4 miliar pada tahun 2050.

KKP akan berkontribusi menyiapkan masukan peta Jalan dan rencana aksi nasional pengembangan industri rumput laut terpadu 2025–2029. Dokumen tersebut dirancang untuk membuka cakrawala baru bagi pemanfaatan rumput laut Indonesia secara lebih optimal, inovatif sekaligus bentuk keseriusan pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas kelautan. "Sejatinya rumput laut menawarkan solusi untuk berbagai tantangan industri modern,” kata Tornanda.

Berkolaborasi dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) melalui Global Quality and Standar Program (GQSP) Fase 2, Tropical Seaweed Innovation Network (TSIN) dan Ditjen PDSPKP telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Menguak Peluang Bisnis Olahan Rumput Laut Non Hidrokoloid' beberapa waktu lalu. Kegiatan ini menjadi langkah awal penyusunan dokumen dan melibatkan para pemangku kepentingan mulai dari sektor publik, swasta, hingga komunitas akademik.

“Kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, industri, dan lembaga penelitian menjadi kunci keberhasilan pengembangan komoditas rumput laut non-hidrokoloid,” pungkas Tornanda.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menekankan pentingnya peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui penerapan program ekonomi biru. Strategi ini dinilai mampu memperkuat daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di tingkat global.