BUMD Jakarta Harus Adaptif Geopolitik Global

JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta harus adaptif terhadap dinamika ekonomi dan geopolitik internasional untuk mewujudkan Jakarta masuk dalam daftar 50 kota global pada tahun 2030.

“BUMD memiliki peran strategis sebagai agen pembangunan dan perubahan Jakarta,” ujar Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, Selasa (22/4). Rano mengatakan ini saat membuka “BUMD Leader’s Forum 2025” di Jakarta, Selasa.

Wagub mengatakan, BUMD harus bertransformasi menjadi entitas yang tangguh, kreatif, dan inovatif dalam menciptakan peluang di tengah tantangan perekonomian yang semakin kompleks. Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh BUMD Jakarta yang telah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sinergi ini harus terus diperkuat untuk menghadapi tantangan dalam proses transformasi Jakarta menuju kota global,” katanya. Senada dengan Rano, Kepala Badan Pembinaan BUMD Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono, menyampaikan perlu adanya strategi matang dan kolaborasi antar-BUMD untuk menghadapi ketidakpastian global.

Nasruddin berharap kegiatan “BUMD Leader’s Forum 2025” bisa menjadi wadah diskusi strategis pengurus BUMD bersama para pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah kolaboratif demi mewujudkan Jakarta sebagai kota global berdaya saing. Nasruddin juga berharap melalui forum ini, BUMD mampu memperkuat pemahaman terhadap langkah-langkah strategis dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global.

“Selain itu, forum ini menjadi ruang untuk menggali strategi bisnis adaptif melalui transformasi dan inovasi, agar layanan, barang, dan jasa yang dihasilkan BUMD dapat diterima di pasar domestik maupun internasional,” jelasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Jakarta, Marullah Matali dan Plt Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Jakarta, Suharini Eliawati.

Pajak Kendaraan

Di tempat lain, Gubernur Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengatakan belum memutuskan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 10 persen. “Jadi undang-undang sudah mengaturnya, maksimum 10 persen. Kemarin memang sudah rapat, tapi belum saya putuskan,” kata Pramono.

Pramono akan memantau langsung terlebih dulu keadaan masyarakat. Sebab, menurut Pramono, sudah ada 14 provinsi yang menerapkan peraturan tersebut. “Tapi Jakarta belum memutuskan,” ucap Pramono.

Sebelumnya, Pramono mengaku terkejut saat mengetahui ada ketentuan terkait penerapan PBBKB sebesar 10 persen di Jakarta. Kebijakan ini tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Ini merupakan turunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.