Berkat Dukungan Dua Hal Ini, Ekonomi Tiongkok pada Kuartal I-2025 Tetap Tumbuh di Atas 5 persen

JAKARTA – Kinerja perekonomian Tiongkok mengawali tahun ini dengan cukup positif. Di perang tarif dengan Amerika Serikat (AS), Tiongkok masih mampu membukukan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada tiga bulan pertama tahun ini.

Capaian tersebut didukung oleh efek berkelanjutan dari kebijakan makro dan peran yang semakin dominan dari inovasi. Bisa dibilang, Tiongkok sedang melakukan transformasi dari "pabrik dunia" menjadi pusat inovasi global.

Dulu Tiongkok terkenal sebagai negara peniru (imitator), tapi sekarang mereka sudah menjadi penghasil paten terbanyak di dunia sehingga melampaui AS sejak beberapa tahun lalu. Sektor-sektor berbasis inovasi kini mendominasi kontribusi PDB, seperti teknologi digital (TikTok, Huawei, dan Alibaba Cloud; kendaraan listrik (EV) BYD bahkan menyalip Tesla dalam volume penjualan EV global, serta energi hijau (produsen solar panel, baterai lithium, dan turbin angin).

Ekonomi Tiongkok pada periode Januari-Maret tumbuh sebesar 5,4 persen secara riil dibandingkan tahun sebelumnya, dengan laju ekspansi yang tidak berubah dari kuartal sebelumnya.

Sebagaimana data resmi yang dirilis Rabu (16/4), Tiongkok mencatatkan prospek ekonomi yang cenderung tetap suram di tengah perang tarif yang semakin intensif dengan Amerika Serikat (AS).

Didukung oleh langkah-langkah stimulus, peningkatan produk domestik bruto (PDB) yang disesuaikan dengan inflasi dari ekonomi terbesar kedua di dunia ini melampaui ekspektasi pasar, meskipun terdapat ketegangan dagang dengan Washington.

Angka PDB pada kuartal I-2025 tersebut berada di atas target pertumbuhan sekitar 5 persen yang ditetapkan untuk sepanjang tahun.

Secara kuartalan, PDB Tiongkok pada kuartal pertama 2025 naik 1,2 persen dibandingkan tiga bulan sebelumnya, melambat dari pertumbuhan 1,6 persen pada periode Oktober-Desember.

Biro Statistik Nasional menyatakan ekonomi Tiongkok pada kuartal pertama “memulai dengan baik dan stabil serta mempertahankan momentum pemulihan” berkat efek berkelanjutan dari kebijakan makro dan peran yang semakin dominan dari inovasi.

“Namun, kita harus menyadari bahwa lingkungan eksternal menjadi semakin kompleks dan berat, dorongan terhadap pertumbuhan permintaan domestik yang efektif masih kurang, dan fondasi bagi pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan belum sepenuhnya kokoh,” tambah biro tersebut.

Dua ekonomi terbesar dunia ini telah terlibat dalam perang tarif balasan sejak Presiden AS Donald Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari untuk masa jabatan kedua yang tidak berurutan, dengan saling memberlakukan tarif tinggi.

Barang-barang Tiongkok kini dikenakan tarif tambahan sebesar 145 persen saat masuk ke Amerika Serikat, sementara Tiongkok telah menaikkan tarif balasan atas seluruh barang asal AS menjadi 125 persen.

Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang menekankan perlunya menerapkan “kebijakan makro yang lebih proaktif” secara tepat waktu guna merespons “ketidakpastian dalam lingkungan eksternal” dalam pertemuannya dengan para pakar ekonomi dan pengusaha pekan lalu.

Ia berjanji bahwa Beijing akan menjadikan perluasan permintaan domestik sebagai strategi jangka panjang.

Selama periode Januari-Maret, penjualan ritel barang konsumsi naik 4,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara investasi pada aset tetap (tidak termasuk rumah tangga pedesaan) meningkat 4,2 persen.

Namun, investasi dalam pengembangan sektor properti anjlok 9,9 persen di tengah krisis berkepanjangan di sektor tersebut.

Produksi industri di Tiongkok, yang dijuluki sebagai “pabrik dunia,” tumbuh 6,5 persen. Nilai total ekspor naik 6,9 persen.

Pekan lalu, Bank Pembangunan Asia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat menjadi 4,7 persen tahun ini dari 5,0 persen pada 2024, disebabkan oleh tarif AS yang lebih tinggi, rendahnya kepercayaan konsumen, dan lemahnya sektor properti yang berkelanjutan.

Pada 2024, Tiongkok berhasil mencapai target pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 5,0 persen berkat langkah-langkah stimulus, termasuk pelonggaran moneter dan investasi infrastruktur untuk mendorong permintaan di tengah keterpurukan sektor properti.