Xi Serukan Resolusi Damai Terkait Sengketa Maritim dengan Vietnam

HANOI - Pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, dalam sebuah artikel yang diterbitkan harian Nhan Dan jelang kedatangannya ke Vietnam pada Senin (14/4), menuliskan bahwa Beijing dan Hanoi dapat menyelesaikan perselisihan maritim tersebut melalui dialog damai.

“Kita harus memanfaatkan mekanisme negosiasi maritim dengan baik untuk mengelola perbedaan maritim dan membangun kondisi untuk penyelesaian akhir sengketa serta menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah kita,” tulis Xi. “Dengan visi bersama, kita sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah maritim dengan baik melalui konsultasi dan negosiasi,” imbuh dia.

Xi pun memperingatkan terhadap adanya indikasi campur tangan terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS), seraya mendesak terjadinya persatuan antara Vietnam dan ­Tiongkok.

“Tiongkok dan Vietnam harus tahan terhadap semua campur tangan dalam mengelola sengketa maritim kita,” ungkap pemimpin ­Tiongkok itu.

Xi mempromosikan koordinasi bilateral mereka sebagai model strategis untuk perdamaian regional dan menolak apa yang digambarkan Beijing sebagai tekanan eksternal di LTS.

Meskipun memiliki hubungan ekonomi yang erat, Tiongkok dan Vietnam memiliki hubungan yang kompleks terkait sengketa maritim, terutama di LTS.

Kedua negara menegaskan klaim teritorial atas Kepulauan Paracel dan Spratly, yang terkadang menimbulkan ketegangan dan konfrontasi. Namun, mereka juga telah menunjukkan upaya untuk mengelola perselisihan ini melalui jalur diplomatik.

“Kedua negara, yang dipimpin oleh partai komunis, memiliki kemitraan strategis yang komprehensif,” demikian menurut kantor berita AFP.

Vietnam mempertahankan tindakan penyeimbangan diplomatik yang sering digambarkan sebagai diplomasi bambu dengan menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

“Google Maps”

Sementara itu dari Manila dilaporkan bahwa pemindaian Google Maps pada Senin di perairan tepat di sebelah barat Filipina kini menunjukkan nama yang dulunya tidak terlihat oleh sebagian besar pengguna yaitu Laut Filipina Barat.

Nama yang dipilih pemerintah Filipina untuk perairan yang disengketakan tersebut, yang lebih dikenal sebagai LTS, sebelumnya hanya dapat dilihat jika dicari berdasarkan namanya, menurut wartawan AFP yang menyimpan tangkapan layar dari pencarian ­sebelumnya.

Nama LTS tetap terlihat di sebelah utara dan barat area yang baru diidentifikasi sebagai Laut Filipina Barat.

Beijing mengklaim LTS hampir seluruhnya meskipun ada keputusan internasional yang menyatakan pernyataannya tidak berdasar.

Juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina, Francel Margareth Padilla, menyambut baik dimasukkannya Laut Filipina Barat di Google Maps. “Sebagai pembela kedaulatan nasional, (militer) memandang hal ini sebagai kontribusi yang berharga bagi representasi yang jujur ??dan kesadaran publik,” kata dia dalam sebuah pernyataan.

Pada April 2012 lalu, Presiden Filipina saat itu, Benigno Aquino, mengeluarkan arahan yang menyerukan penggantian nama laut tersebut setelah ketegangan atas Scarborough Shoal semakin memanas antara Beijing dan Manila.

Perintah administratif tersebut menyatakan wilayah yang diubah namanya secara khusus mencakup Laut Luzon serta perairan di sekitar, di dalam, dan berdekatan dengan gugusan Pulau Kalayaan dan Bajo De Masinloc, yang juga dikenal sebagai Scarborough Shoal. AFP/ST/VNA/I-1