Guru Besar Unair Sebut Sekolah Rakyat Belum Menjawab Masalah Pendidikan

JAKARTA - Guru Besar Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga (Unair), Tuti Budirahayu, menilai, pendirian ‘Sekolah Kemiskinan’ atau Sekolah Rakyat tidak berdasar pada pemikiran yang matang terkait dengan problematika kondisi persekolahan di Indonesia. Menurutnya, program ini lebih terkesan sebagai proyek pemerintah yang membutuhkan biaya besar, namun berpotensi tidak berjalan dengan baik.

“Seperti proyek-proyek pemerintah sebelumnya, banyak bangunan sekolah yang cepat ambruk dan mangkrak. Ini menjadi pertanyaan serius,” ujar Tuti, dalam keterangan resminya, Kamis (10/4).

Dia mempertanyakan dasar teori dari program ‘Sekolah Kemiskinan’. Menurutnya, sekolah pada dasarnya adalah lembaga pendidikan formal yang bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial.

"Apakah sekolah ini akan menggantikan sekolah-sekolah yang sudah ada, atau justru menjadi pesaing bagi sekolah-sekolah tersebut?" terangnya.

Tuti menerangkan, pembangunan sekolah baru belum bisa menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi kemiskinan. Menurutnya, sekolah-sekolah yang sudah ada seharusnya menjadi fokus utama.

Alih-alih membangun sekolah baru, menurut dia, pemerintah dapat merevitalisasi sekolah yang sudah ada, meningkatkan kualitas guru, dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan zaman. Dia menilai, keberhasilan program Sekolah Rakyat bergantung pada perencanaan matang dan komitmen jangka panjang, bukan sekadar pembangunan fisik sekolah baru.

“Sekolah-sekolah yang ada bisa diperbaiki dan disesuaikan untuk memenuhi standar pendidikan yang lebih baik. Sehingga, mampu membekali siswa dengan keahlian spesifik yang dibutuhkan,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu cara pengentasan kemiskinan secara nasional. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem turun menjadi nol persen pada 2026, dan angka kemiskinan secara umum ditekan hingga di bawah lima persen pada 2029.

Saat ini, kata dia, program tersebut sudah dalam tahap finalisasi, mencakup rekrutmen guru, seleksi peserta didik, persiapan kurikulum, serta revitalisasi sarana dan prasarana. Persiapan proses pembelajaran akan dilakukan tahun ini.

“Persiapan proses pembelajaran (dilakukan) pada tahun ini dan sekaligus melakukan revitalisasi gedung-gedung yang diusulkan dalam rangka untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” katanya.

Sebagai informasi, sebanyak 53 lokasi telah disiapkan untuk pembukaan Sekolah Rakyat, tersebar di wilayah seperti Jakarta, Bekasi, Temanggung, Magelang, Bandung, beberapa kabupaten di Jawa Timur, serta wilayah di Kalimantan, Aceh, dan Papua. Targetnya, setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki satu Sekolah Rakyat.