Rupiah Bakal Makin Merosot Akibat Kebijakan Tarif Trump

JAKARTA- Kebijakan tarif timbal balik (resiprokal) yang baru diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada Rabu (2/4) di Washington bakal memukul ekspor 60 negara mitra dagangnya termasuk Indonesia.

Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko mengatakan kebijakan AS tersebut sebagai ancaman serius terhadap perekonomian nasional khususnya pendapatan devisa negara dari ekspor, terutama ekspor nonmigas.

“Ini ancaman nyata. Kami, para akademisi, sudah sering ingatkan mengenai kemungkinan AS menghapus seluruh defisit perdagangannya. Sekarang terbukti. Indonesia yang selama ini mencatatkan surplus perdagangan dengan AS, justru menjadi sasaran penghapusan defisit itu lewat tarif tinggi,” ungkap Aditya saat dihubungi ke Yogyakarta, Kamis (3/4).

Sebagai informasi, surplus perdagangan Indonesia terhadap AS senilai 18 miliar dollar AS, sedangkan terhadap Tiongkok defisit neraca perdagangan Indonesia mencapai 10 miliar dollar AS pada tahun 2024 lalu dan per Januari 2025 kembali defisit 1,77 miliar dollar AS.

Situasi tersebut jelasnya sangat berbahaya karena berpotensi menggoyahkan posisi cadangan devisa Indonesia.

“Kalau pendapatan ekspor dari AS menurun, sementara dari Tiongkok kita terus defisit, lalu bagaimana kita menutup celah itu? Cadangan devisa pasti akan tertekan, dan rupiah akan sangat semakin terpuruk, karena neraca perdagangan yang selama ini surplus bisa menjadi defisit. Kalau hal itu terjadi, artinya suplai valuta asing (valas) ke dalam negeri menurun, tetapi permintaan dollarnya meningkat,” jelas Aditya.

Kurs rupiah sendiri terhadap dollar AS, pada Kamis (3/4) sudah berada pada posisi 16.705 per dollar AS.

Lebih lanjut Aditya menjelaskan kalau struktur ekspor Indonesia ke AS juga, sebagian besar berupa produk elektronik dan tekstil, namun dalam bentuk yang tidak berdaya saing tinggi.

“Kalau dibilang kita ekspor elektronik, sebenarnya seperti apa? Jangan-jangan itu hanya perakitan. Kita hanya jadi tempat produksi murah, memanfaatkan tenaga kerja Indonesia, dan menempelkan label “Made in Indonesia” untuk menghindari tarif. Tapi sekarang, itu semua sudah tak berguna karena tarif tetap dikenakan,” katanya.

Ia memperingatkan bahwa praktik maklon seperti ini bisa membuat statistik ekspor terlihat semu. “Kalau hanya numpang nama, apa nilai tambahnya untuk Indonesia? Bisa-bisa ekspor kita itu hanya ilusi. Angkanya besar, tapi nilai bersihnya rendah. Bahkan secara riil, kita bisa saja defisit,” kata Aditya.

Menurutnya, dengan tarif 32 persen, keunggulan biaya yang selama ini jadi andalan Indonesia langsung lenyap. “Daya saing kita langsung rontok. Kalau kita sampai kehilangan surplus dan malah mencatatkan defisit, itu akan terjadi sangat cepat, dan kita tidak akan bisa bersaing dengan Tiongkok atau negara ASEAN lain yang industrinya jauh lebih kuat,” katanya.

Dengan demikian, maka dampaknya akan merambat ke berbagai sektor, mulai dari tekanan fiskal, pembengkakan utang luar negeri, dan lemahnya ketahanan ekonomi nasional.

“Kalau defisit perdagangan melebar, bagaimana kita bayar utang luar negeri? Ini akan jadi beban besar,” katanya.

Kebijakan Industri Gagal

Sementara itu, Doktor Ekonomi lulusan Universitas Tanjung Pura (Untan) Pontianak, Kalimantan Barat, Sabinus Beni mengatakan kondisi itu terjadi karena Indonesia tidak siap akibat kegagalan kebijakan industri nasional selama beberapa dekade.

“Masalah kita adalah deindustrialisasi yang tak terbendung. Biaya produksi di Indonesia tinggi, belum lagi korupsi yang menambah beban. Negara-negara lain mensubsidi industrinya, sementara kita justru mengenakan ekonomi biaya tinggi,” jelas Sabianus.

Ia menegaskan bahwa peringatan soal lemahnya fondasi industri nasional sebenarnya sudah lama disampaikan, tetapi tidak pernah direspons serius.

“Sudah dari rezim ke rezim kita diperingatkan, tapi tidak ada perubahan nyata. Kita tidak siap menghadapi dunia yang makin proteksionis ini,” paparnya.

Oleh sebab itu, dia menekankan perlunya langkah strategis jangka panjang. “Kita butuh reindustrialisasi yang serius, reformasi birokrasi yang nyata, dan strategi perdagangan yang cerdas. Kalau tidak, kita akan terus jadi penonton dalam sistem ekonomi global dengan kompetisinya semakin keras,” tandasnya.

Sementara itu pengamat kebijakan Publik dari Fitra, Badiul Hadi mengatakan dengan pengenaan tarif ke AS, maka otomatis produsen mengkompensasi kenaikan biaya itu dengan ikut menaikkan harga produk serupa yang dipasarkan dalam negeri. Hal itu tentu akan memengaruhi daya beli masyarakat dan pada akhirnya menggangu konsumsi.