Kementerian Pariwisata Menyoroti Sekolah yang Tak Pakai Jasa “Travel” saat Melakukan Eduwisata

JAKARTA– Kementerian Pariwisata menyoroti banyak sekolah tidak memakai jasa yang disediakan oleh agen travel saat melakukan kegiatan eduwisata dan memilih untuk menggunakan kendaraan lain yang kurang aman bagi penumpang.

"Jadi teman-teman dari travel juga mengeluh sebenarnya, karena ternyata para sekolah itu tidak menggunakan jasa (travel) yang tepat, dan lebih mencari mana yang murah," kata Deputi bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani Mustafa, dalam diskusi bersama media di Jakarta, Rabu (26/3).

Menanggapi pentingnya keselamatan dan kenyamanan wisatawan saat berkunjung ke destinasi, Deputi yang akrab disapa Kiki itu menekankan bahwa keselamatan menjadi hal utama yang harus diperhatikan betul baik oleh pengelola destinasi wisata maupun wisatawan yang berkunjung.

Aspek keselamatan tersebut juga harus diperhatikan sebelum berkunjung ke destinasi wisata. Adanya pemilihan kendaraan yang harganya relatif murah menurutnya perlu dibenahi agar kecelakaan yang melibatkan siswa sekolah seperti beberapa kasus lalu tidak terulang kembali.

Berkaca dari apa yang dilakukan negara lain, Kiki menyebut pemerintah perlu belajar dari Singapura yang mengedepankan edu wisata negaranya ke sekolah-sekolah, termasuk memberikan syarat agen travel maupun kendaraan yang layak digunakan.

Pengetahuan itu diberikan sebelum melakukan eduwisata baik pada para siswa maupun guru-guru yang ada di sekolah.

Kiki menambahkan di Indonesia, pemerintah sudah berdialog dengan asosiasi travel untuk berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait agar pedoman yang disusun dalam rangka meningkatkan keselamatan wisatawan memuat segala aturan yang dapat diterapkan di kemudian hari.

"Sebenarnya kami sudah bahas di tahun lalu dengan asosiasi travel, jadi kami punya langkah-langkah sebenarnya, tapi memang belum dilakukan karena adanya pemotongan anggaran," kata Kiki.

"Kami  juga mengimbau kepada sekolah-sekolah kalau harus (patuhi aturan) seperti ini, jadi kalau tidak ya ini ada sanksi. Sebenarnya yang kita benarkan, kita benahi, itu dari supply side maupun dari demand side-nya, enggak boleh cari yang murah saja, sebenarnya sama kan kita berwisata kadang-kadang umroh cari yang murah, kadang-kadang malah kena tipu," lanjutnya.

Apabila pedoman tersebut berhasil disusun dan disepakati oleh semua pihak, nantinya pedoman itu akan dijadikan sebagai landasan untuk mengantisipasi adanya kunjungan lonjakan wisatawan di suatu destinasi lebih awal. Contohnya ketika pada liburan menjelang Lebaran yang pergerakan wisatawannya amat tinggi.

Hal lain yang dilakukan pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang dan wisatawan semakin teredukasi yakni memastikan setiap informasi soal destinasi wisata maupun desa wisata bisa diakses oleh seluruh wisatawan baik melalui informasi digital maupun aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya.

Selain meningkatkan keselamatan wisatawan, semua informasi itu juga dinilai dapat membantu dalam meningkatkan kenyamanan saat berwisata.

Dia mengatakan ketika salah satu destinasi wisata sudah dipenuhi oleh pengunjung, dengan informasi yang diberikan wisatawan dapat memilih destinasi lain untuk dikunjungi sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di akses jalan maupun mengantre panjang untuk menikmati fasilitas yang tersedia.

"Tentu saja aspek regulasi kita mendorong, mengimbau, bahkan kita memperkenalkan edaran tadi termasuk membawa semua pendiri-pendiri sekolahnya kemudian kita juga memastikan dari platform-platform yang kita bangun, yang kita dorong kita develope itu termasuk platform-platform yang ada link-nya dengan Kementerian misalnya sejak di Sistanas kemudian di JADESTA, kemudian bahkan di Indonesia the travel begitu ya," kata Kiki.