Kemenhut Pastikan Hitung Luas Tutupan Hutan dengan Metode yang Diakui dan Disepakati di Asean

JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan bahwa menghitung luas tutupan hutan di Indonesia sudah menggunakan metode yang diakui dan disepakati tingkat Asean dengan hasil datanya digunakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO).

“Saya tidak mengatakan metode kami yang paling baik, paling sempurna. Tetapi metode ini di tingkat ASEAN sudah disepakati sebagai voluntary guidelines untuk forest inventory and monitoring system," kata Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kemenhut Agus Budi Santosa dalam konferensi pers di Kantor Kemenhut, Jakarta, Senin (24/3).

Dia mengatakan Indonesia menggunakan definisi hutan Forest Reference Emission Level (FREL) yang masuk dalam kesepakatan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Sumber utama data berasal dari citra satelit bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Informasi Geospasial (BIG).

Pihaknya juga melakukan verifikasi di lapangan, dengan beberapa titik dilakukan pemeriksaan bekerja sama dengan FAO dan mencapai akurasi 97,1 persen dari 15.286 titik sampel plot yang diverifikasi di sejumlah lokasi.

Terkait hasil yang berbeda antara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia lewat Kemenhut dibandingkan organisasi atau lembaga lain, Agus menyebut bahwa kemungkinan terjadi karena perbedaan metode.

"Metodenya beda, pasti hasilnya beda. Kecuali kalau metodenya sama, hasilnya berbeda, itu yang tidak boleh. Jadi kalau metodenya berbeda, ya pasti hasilnya berbeda," katanya.

Menurut data terbaru Kemenhut, luas tutupan berhutan di Indonesia pada 2024 mencapai 95,5 juta hektare dengan angka deforestasi netto mencapai 175,4 ribu hektare.

Data deforestasi terbaru didapatkan dari pengurangan deforestasi bruto 216,2 ribu hektare dikurangi luas reforestasi 40,8 ribu hektare untuk mendapatkan deforestasi netto.