Temporer, Belanja Kelas Menengah Diperkirakan Meningkat Jelang Lebaran

JAKARTA - Kebijakan Pemerintah yang meminta semua instansi termasuk perusahaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran baik kepada jajaran Aparat Sipil Negara (ASN) maupun karyawan swasta diperkirakan akan meningkatkan belanja kelas menengah terutama menjelang Lebaran. 

Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengungkapkan, ketika ada pembayaran THR, maka akan ada tambahan pendapatan disposibel bagi masyarakat.

“Pendapatan disposibel meningkatkan belanja kelas menengah dan menengah bawah secara langsung. Hal itu karena pendapatan mereka sebagian besar akan dibelanjakan kembali,” kata Nailul.

Dia mengakui dampak dari kebijakan itu memang temporer hanya di Bulan Ramadhan dan Lebaran saja. Pasca itu, biasanya daya beli akan kembali terkoreksi. Sama seperti di tahun lalu dimana pertumbuhan konsumsi rumah tangga di triwulan yang ada fenomena Ramadhan-Lebaran, lebih tinggi dibandingkan triwulan lainnya.

“Tahun ini nampaknya juga triwulan 1 pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di triwulan lainnya,” kata Nailul.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengimbau pengusaha untuk melakukan proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Imbauan itu disampaikannya dalam rangka menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

THR katanya wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam asosiasi tersebut sudah mempersiapkan diri untuk membayarkan THR sesuai aturan yang berlaku.

Mesti Bijak

Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga, Nur Aini Hidayati, mengatakan, meskipun THR dapat menigkatkan belanja penerimanya, masyarakat mesti bijak dalam mengelola THR. Selama ini katanya pekerja kerap boros karena kurangnya skala prioritas dalam berbelanja.

“Mereka cenderung mengutamakan keinginan bukan kebutuhan, ini sangat salah kaprah sehingga mengakibatkan THR habis sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Jangan sampai kita terlena membelanjakan uang THR sembarangan tanpa rancangan skala prioritas yang tepat,” kata Nur Aini.

Sementara itu, pengamat Kebijakan Publik dan Ekonomi I Dosen FEB UPN Veteran Jakarta, Freesca Syafitri menilai kebijakan pemberian THR memang mendorong peningkatan konsumsi, apalagi pemerintah memperluas cakupannya hingga pekerja mandiri (informal).

Kebijakan pemerintah dalam memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja mandiri seperti pengemudi ojek online dan kurir adalah langkah positif yang mengakui peran mereka dalam ekonomi digital. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait skema yang ambigu dan potensi kecurangan oleh aplikator seperti Gojek, Grab, dan Maxim. “Kebijakan ini perlu dipastikan tidak hanya sebagai formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi pekerja mandiri,”tegasnya.