Dubes RI Soroti Peran Ahli Geospasial dalam Negosiasi Batas Maritim

Pengelolaan perbatasan bukan sekadar persoalan teknis pemetaan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek hukum, diplomasi, dan geopolitik. Tantangan utama dalam negosiasi batas maritim meliputi perbedaan klaim, kepentingan ekonomi, serta dinamika politik yang dapat mempengaruhi proses diplomasi antarnegara. Oleh karena itu, kehadiran ahli geodesi dan geomatika dalam perundingan menjadi krusial, karena mereka menyediakan data akurat dan analisis geospasial yang mendukung negosiasi.

Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Yunani, Dr. Bebeb Abdul Kurnia Nugraha Djundjunan, dalam kuliah tamu bertajuk “Manajemen Perbatasan: Strategi dan Teknik Negosiasi Penetapan Batas Maritim” di Program Studi Magister Teknik Geomatika, Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam pemaparannya, Dubes Bebeb Djundjunan membagikan pengalaman nyata dalam negosiasi internasional terkait batas maritim Indonesia. Posisi geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia menjadikan isu perbatasan sebagai tantangan yang kompleks. "Meskipun beberapa batas telah disepakati, masih banyak segmen batas maritim yang belum terselesaikan hingga saat ini," ujarnya dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (14/3).

Sebagai mantan Ketua Tim Delegasi Teknis Indonesia dalam Perundingan Batas Maritim periode 2016–2022, ia menegaskan bahwa setiap perundingan harus didukung oleh tim teknis yang memastikan negosiasi berbasis perhitungan objektif sesuai kaidah hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Ia mencontohkan keterlibatan Dr. I Made Andi Arsana dari Teknik Geomatika UGM, yang menjadi bagian dari tim pakar dalam negosiasi batas maritim Indonesia.

Dubes Bebeb berharap adanya kolaborasi erat antara akademisi, pemerintah, dan berbagai disiplin ilmu untuk mengkaji isu perbatasan secara lebih mendalam. Hasil kajian dari akademisi diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi pemerintah, sehingga tim negosiasi semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan maritim Indonesia di kancah internasional.