Hardjuno Wiwoho Ingatkan Ancaman Korupsi di Danantara: Pelajaran dari Skandal Pertamina

JAKARTA – Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi di PT Pertamina yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 968,5 triliun dalam lima tahun. Kasus ini kembali mengungkap lemahnya tata kelola keuangan di BUMN. Namun, pengelolaan aset negara di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) disebut bisa berisiko lebih besar.

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai Danantara, yang mengelola aset ribuan triliun rupiah, bisa menjadi ladang korupsi yang lebih besar dibandingkan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan juga skandal impor pertamax di Pertamina yang diungkap Kejagung hari-hari ini. “Kelemahan dalam tata kelola aset negara berpotensi menciptakan korupsi sistemik yang merugikan rakyat dalam skala besar,” ujarnya dalam rilis pers, Kamis (27/2).

Hardjuno menambahkan berbagai kasus korupsi besar di BUMN, seperti dugaan korupsi timah di PT Timah (Rp 300 triliun), penyerebotan lahan ilegal oleh PT Duta Palma Group (Rp 78 triliun), hingga kasus dana pensiun di PT Asabri (Rp 22,7 triliun). “Semua ini menunjukkan lemahnya pengawasan yang memungkinkan aset negara digerogoti,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa Danantara berisiko menjadi “bom waktu” jika tidak diawasi ketat. “Jangan sampai Danantara jatuh ke tangan politisi yang hanya mencari keuntungan pribadi. Harus ada audit independen dan transparansi penuh,” katanya.

Selain itu, ia juga mengungkap potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan aset negara. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, pihak-pihak berkepentingan bisa memanfaatkan aset Danantara demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. “Ketiadaan transparansi akan memperburuk keadaan, membuat penyimpangan semakin sulit diungkap,” tambahnya.

Menurutnya, keterlibatan publik dalam pengawasan menjadi kunci untuk mencegah korupsi dalam skala besar. “Kita butuh sistem audit yang diawasi oleh publik, melibatkan akademisi dan media yang berani mengungkap kebenaran,” tegasnya.

Jika tata kelola Danantara tidak diperketat, Indonesia berisiko menghadapi skandal keuangan yang lebih besar dari sebelumnya. “Dengan aset sebesar itu, Danantara bisa menjadi sasaran empuk bagi mereka yang ingin memperkaya diri sendiri. Reformasi pengelolaan aset negara harus dilakukan sekarang,” pungkas Hardjuno.