Jangan Diam! Pemda Harus Bergerak Cegah Penimbunan Elpiji Subsidi

JAKARTA – Pemerintah daerah (pemda) berperan penting dalam tata kelola dan kelancaran proses distribusi gas (LPG) 3 kilogram (kg). Karena itu, DPR RI mendesak pemda proaktif dalam mengkoordinasikan agen dan distributor di wilayahnya masing-masing.

“Termasuk memastikan ketersediaan stok dan harga. Selain agar mencegah penimbunan dan kelangkaan yang merugikan masyarakat," ujar Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan di Jakarta, Selasa (11/2).

Ahmad menambahkan pihaknya berharap ada koordinasi lebih baik antara pemda, agen,dan distributor. Karenanya, pemda ikut berperan dan membantu agar data masyarakat penerima dan pengguna elpiji 3 kg merupakan data yang terbaru (update) dan akurat. Sekaligus ikut aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan elpiji 3 kg yang sejatinya untuk masyarakat yang berhak saja sehingga tidak ada penyalahgunaan di dalamnya.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini meyakini transformasi kebijakan energi dan subsidi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan menghasilkan kebijakan yang pro terhadap rakyat. Selain itu, transformasi tersebut lebih memudahkan akses dan harga lebih murah karena ke depan subsidi yang dikeluarkan negara tepat sasaran.

Adapun DPR baru saja melalukan inspeksi mendadak (sidak) pada sejumlah ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Sodikun dan sub-pangkalan di Jakarta Barat, Senin (10/2).

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya memastikan ketersediaan stok gas elpiji aman hingga tiga bulan ke depan, serta distribusi elpiji 3 kg berjalan lancar hingga ke tingkat subpangkalan. Dia menyebutkan, meskipun sebelumnya sempat terjadi kendala, kondisi di sejumlah daerah pemilihan (dapil) anggota DPR RI kini telah kembali normal.

“Kami telah melakukan pengecekan di dapil masing-masing. Misalnya, saya di Pangkalpinang, sementara rekan-rekan memantau di Jambi, Sumatera Barat, Papua, Sumatera Selatan, NTT, dan Sulawesi Utara. Hasilnya, ketersediaan dan distribusi gas LPG 3 kg sudah aman. Karena itu, mari kita sebarkan berita baik ini dan yakinkan masyarakat agar tidak terjadi panic buying,” jelas Bambang saat memimpin tim Komisi XII DPR RI sidak tersebut.

Harga Jual

Dia menegaskan pasokan dan distribusi gas elpiji 3 kg tertata dengan baik. Dia juga menekankan pentingnya memastikan subsidi elpiji 3 kg tepat sasaran dan harga jualnya sesuai dengan ketetapan pemerintah.

"Saya pikir, hal ini membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Kami meminta Pertamina Patra Niaga untuk terus melakukan sosialisasi dan merangkul pengecer dari berbagai pangkalan. Kami juga telah menanyakan langsung kepada pihak pangkalan, dan mereka menyatakan tidak ada kendala dalam proses pendaftarannya. Dengan sistem ini, harga dapat dikontrol dan margin keuntungan tetap jelas, sehingga semua pihak dalam rantai distribusi merasa adil. Yang terpenting, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang optimal karena ini adalah barang subsidi yang harus dijaga," papar Bambang.

Setelah mengunjungi SPBE, rombongan melanjutkan inspeksi ke pangkalan dan sub-pangkalan untuk memastikan kelancaran distribusi di tingkat hilir. “Kami melakukan pengecekan, dan tabung elpiji 3 kg yang tersegel memiliki berat total lebih dari 8 kg. Saat kosong, tabungnya berbobot 5 kg, sehingga isinya sesuai dengan ketentuan, yakni 3 kg. Harga jual di pangkalan pun sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yakni 16.000 rupiah per tabung. Jadi, kehadiran Komisi XII DPR RI bersama Pertamina hari ini untuk memastikan bahwa pasokan elpiji 3 kg tidak mengalami masalah. Kami ingin memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa stok mencukupi,” tambahnya.