Jakarta Miliki Program UMKM untuk Tunanetra

JAKARTA – Dalam rangka mengembangkan kapasitas seluruh warga, Pemerintah Provinsi Jakarta kini mempunyai program pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khusus untuk kaum disabilitas netra (tunanetra). Program ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat disabilitas agar bisa berdaya saing di sektor ekonomi.

Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, Kamis, mengatakan, program yang resmi diluncurkan Kamis (6/2) kemarin menjadi wadah bagi para penyandang tunanetra untuk lebih mandiri dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kota Jakarta.

Pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya untuk pemberdayaan disabilitas, khususnya penyandang tunanetra agar lebih mandiri dan berdaya saing di sektor ekonomi. “Apalagi sekarang Jakarta sedang bertransformasi menuju kota global, saya dukung sepenuhnya,” jelasnya.

Teguh berharap program yang berkolaborasi dengan Rumah Aspirasi tersebut khususnya dalam pelatihan dan pembinaan UMKM bagi penyandang disabilitas dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan. “Ini agar penyandang disabilitas dapat semakin mandiri dan berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi Jakarta,” ujarnya.

Lebih jauh Teguh menyebutkan bahwa terdapat beberapa yang perlu dicermati untuk menciptakan lingkungan lebih inklusif. Antara lain menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD). Ini sebagai instrumen untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas.

Kemudian, melaksanakan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) serta pelatihan dan permodalan bagi pelaku UMKM dengan target 10 persen dari total peserta adalah dari kelompok penyandang disabilitas.

Pemprov Jakarta juga telah melakukan sejumlah upaya guna mewujudkan lingkungan yang lebih inklusif. Salah satunya bekerja sama dengan Baznas-Bazis Jakarta dalam pembangunan Kafe Difabis. Saat ini Kafe Difabis sudah ada di Gedung Balai Kota dan Wali Kota Jakarta Selatan. “Pekan depan kami akan ke Jakarta Timur untuk kafe ini. Syukur usahanya berjalan dengan baik. Semua pegawainya penyandang disabilitas,” ujar dia.

Selanjutnya, Pemprov Jakarta telah melakukan pengembangan kebijakan tarif retribusi melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi Jakarta. Teguh berharap dispensasi gratis terhadap penyandang disabilitas yang menggunakan kios di lokasi sementara dan lokasi binaan nantinya dapat diberikan.