Hasil Pemeriksaan Harus Mengarah ke Efektivitas Belanja

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan hasil pemeriksaan keuangan negara harus mengarah pada belanja yang efektif seperti harapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024.

Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan belanja yang efektif yang dimaksud yaitu yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, produktivitasnya terukur, mampu menarik investasi dan devisa, punya keunggulan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta mampu meningkatkan kekuatan pertahanan dan keamanan.

Menanggapi hal itu, Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan, kebijakan fiskal pada dasarnya lebih berperan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi melalui APBN daripada peran stabilitas. Berkaitan dengan perannya, maka ada beberapa hal yang dapat memperbesar peran pertumbuhan, yaitu volume APBN, semakin besar semakin mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu adalah alokasinya. Sebagai pendorong pertumbuhan, alokasi APBN harus diarahkan ke sektor produktif yang menciptakan multiplier tinggi. Suhartoko yang juga sebagai Direktur Institute for Financial and Economics Studies (IFES) tersebut menegaskan, jika APBN sudah teralokasikan ke pengeluaran rutin dengan porsi besar tentu saja daya ungkit pertumbuhannya berkurang.

Apalagi cukup banyak membayar cicilan dan bunga utang, fungsinya akan semakin menurun. Hal yang tidak kalah penting adalah momentum realisasi anggaran. Penumpukan realisasi setelah bulan September akan mengurangi efeknya terhadap pertumbuhan. Hal ini mencerminkan perencanaan pembangunan yang tidak baik. “Kebocoran penggunaan dana APBN harus diminimalisir dengan pengawasan dan sanksi yang berat,” kata Suhartoko.

Kedaulatan Negara

Sementara itu, ekonom dan pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan efektivitas belanja negara sangat krusial terutama di bidang pangan. Sebab, urusan pangan adalah urusan kedaulatan negara dan menyangkut fundamental ekonomi.

Urusan pangan tidak hanya soal stabilitas harga, tetapi juga terkait dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Menurutnya, Pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional.

 “Jika kita berbicara tentang efektivitas belanja negara di sektor pangan, maka tidak cukup hanya mengukur dampaknya terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan petani, tetapi juga bagaimana anggaran yang dialokasikan benar-benar terserap untuk meningkatkan produksi, distribusi, dan aksesibilitas pangan bagi masyarakat luas,” kata Achmad.