Fokuskan Efisiensi Anggaran untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta– Pemerintah resmi menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 100 triliun dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat dan mengurangi angka stunting di Indonesia. Tambahan anggaran ini diumumkan setelah rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu kemarin (5/2).

Presiden Prabowo menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. “Kami berkomitmen untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup agar dapat tumbuh dengan optimal,” ujar Presiden Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 yang menginstruksikan pemotongan anggaran sebesar 306,69 triliun rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Jumlah ini terdiri dari pengurangan anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD), masing-masing sebesar 256,1 triliun rupiah dan 50,59 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, 100 triliun rupiah dikabarkan bakal dialihkan untuk program MBG.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025, yang merinci 16 pos belanja yang harus mengalami pemotongan anggaran, dengan pengurangan bervariasi antara 10 persen hingga 90 persen

Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk memperluas cakupan penerima manfaat program, termasuk anak-anak usia dini, ibu hamil, kelompok rentan lainnya dan termasuk program MBG.

Anggota Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pemuda Tani Indonesia DIY, Pranasik Faihaan, yang diminta pendapatnya mengatakan bahwa penghematan anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo sebaiknya dialokasikan untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, investasi dalam Sumber Daya Manusia (SDM) adalah prioritas utama di tengah perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI).

“Investasi SDM adalah investasi utama. Di tengah percepatan teknologi AI, hanya SDM yang mumpuni yang bisa beradaptasi dengan perubahan cepat ini. Teknologi mengubah lanskap pekerjaan, menghilangkan banyak pekerjaan sekaligus membuka peluang bagi munculnya jenis pekerjaan baru,” ujar Pranasik dalam keterangannya, di Yogyakarta, Kamis (6/2).

Ia menambahkan bahwa program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia sejak dini. Menurutnya, generasi muda yang mendapatkan asupan gizi yang baik akan lebih siap menghadapi tantangan global dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

Program MBGtelah berjalan sejak awal 2024 dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Dengan tambahan anggaran ini, pemerintah berharap dapat menekan angka stunting yang saat ini masih menjadi tantangan besar dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Membangun SDM Bangsa

Pendapat senada disampaikan Peneliti Mubyarto dari Institute Awan Santosa. Ia menegaskan bahwa pengalihan anggaran memang harus diarahkan ke program MBG, karena itu menyangkut membangun SDM Indonesia.

Anak anak itu ujar Awan merupakan potret nyata Indonesia di masa depan, bagaimana Indonesia menyongsong Indonesia emas tahun 2045.

"Oleh karena itu agar daya saingnya meningkat, itu harus dibangun sejak saat ini, melalui pemenuhan gizi yang seimbang," ucap Awan

Menurut dia, efisiensi anggaran tidak akan memberi manfaat lebih kalau tidak difokuskan ke program MBG sebagi program prioritas untuk jangka panjang

Selain memenuhi gizi anak, efisiensi juga perlu re-alokasi untuk program prioritas jangka pendek dan menengah dalam rangka merealisasikan swasembada pangan dan energi, serta meningkatkan daya beli masyarakat dan memberdayakan koperasi dan ekonomi rakyat (UMKM).

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi sepakat realokasi anggaran untuk MBG. Dikatakannya, salah satu agenda pemangkasan atau efisiensi anggaran adalah untuk pembiayaan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo, salah satunya adalah MBG.

APBN 2025 mengalokasikan anggaran 71 triliun, namun anggaran ini ditaksir hanya bisa sampai bulan mei atau juni, dan Badan Gizi Nasional mengungkap agar bisa sampai desember 2025 maka diperlukan tambahan anggaran 100 triliun.

 Untuk transparansi dan akuntabilitas maka sebaiknya pemerintah membuat Dashboard program MBG yang didalamnya berisi informasi kebijakan/regulasi, penggunaan anggaran (real time) capaian program dan ruang pelaporan masyarakat sebagai bentuk kontrol. Badiul menegaskan Pemerintah perlu menerbitkan peraturan sebagai payung untuk MBG misalnya melalui Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP).