Wakil Ketua DPR Desak Evaluasi Polemik Gagal Daftar SNBP

JAKARTA– Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta polemik siswa yang terancam tak bisa ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) akibat kegagalan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dievaluasi agar tidak kembali terulang. 

“Jangan memupus mimpi anak-anak karena kelalaian pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab mengemban amanat ini. Harus ada evaluasi ke depan,” kata Cucun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (6/2). 

Cucun mengaku menyesalkan terjadinya polemik ini, mengingat jumlah sekolah yang lalai melakukan tugasnya terkait data anak-anak yang berhak mengikuti SNBP cukup banyak. 

Menurut dia, polemik ini cukup serius sebab berkaitan dengan masa depan generasi penerus bangsa, terutama karena SNBP merupakan kesempatan bagi siswa-siswa berprestasi untuk masuk kuliah tanpa melalui tes. 

“Anak-anak ini punya mimpi untuk masa depan mereka, tapi jadi korban karena kelalaian pihak sekolah. Jadi ini bukan hanya soal masalah administrasi, tapi terbuangnya satu kesempatan bagi anak-anak berprestasi meraih cita-cita mereka,” lanjutnya. 

Dia lantas menyinggung dalih beberapa pihak sekolah yang gagal melakukan finalisasi karena kesulitan melakukan penginputan akibat sejumlah alasan, seperti kendala infrastuktur hingga jaringan. 

“Saya pikir semua sekolah pasti punya tantangan masing-masing ya. Bahkan berdasarkan keterangan panitia SNBP, ada sekolah yang kualitas infrastruktur jaringan lebih parah, tapi berhasil menyelesaikan tugasnya sebelum tenggat waktu berakhir,” tuturnya. 

Meski demikian, dia mengapresiasi upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam membantu sekolah-sekolah yang belum berhasil mengunggah PDSS melalui berbagai layanan, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang mengurus soal pendaftaran SNBP. 

“Karena ini menyangkut nasib anak-anak berprestasi kita yang merupakan calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Jangan abaikan mereka karena kelalaian pihak lain,” ujarnya.  

Dia juga mendukung keputusan Kemendiktisaintek yang memberikan waktu lagi bagi pihak sekolah untuk mengakses PDSS sehingga semua siswa-siswi berprestasi dapat mendaftar SNBP 2025.

“Karena anak-anak ini tidak salah, tapi justru jadi korban.Jangan mereka yang ikut terkena sanksi akibat kelalaian guru atau pihak sekolah. Jadi, kalau mau ada tindakan tegas, ya dilakukan kepada pihak-pihak yang gagal menginput data, bukan ke siswa,” katanya. 

Cucun menilai harus ada upaya tambahan yang dilakukan pihak sekolah sebagai bentuk tanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan siswa berprestasi terancam tak bisa mengikuti SNBP akibat gagal memfinalisasi PDSS. 

"Anak-anak berprestasi ini harus tetap diberi kesempatan, dan pihak sekolah yang gagal memfinalisasi PDSS harus bertanggung jawab terhadap kelalaian mereka," ucapnya. 

Dia menekankan hal ini harus menjadi catatan penting agar tahun depan, sekolah bisa bersiap lebih lagi untuk memastikan siswa-siswa bisa mendapatkan kesempatan masuk ke PTN karena prestasi yang dimiliki. 

Untuk itu, dia berharap polemik ini menjadi sebuah pembelajaran bagi semua pihak, termasuk adanya tim khusus dari Kementerian dan Dinas Pendidikan yang mengawasi sekolah-sekolah dalam proses pendaftaran siswa untuk berkuliah melalui jalur prestasi. 

“Termasuk agar sistem pendaftaran semakin dipermudah, misalnya dengan metode automatically yang bisa mengambil data siswa secara lebih cepat. Jadi, bisa mengurangi missed atau kendala teknis di lapangan,” kata dia.