Tanpa Pengelolaan Tepat, Realokasi APBN Bisa Tekan Pertumbuhan Ekonomi

“ATK juga bisa digantikan dengan tanda tangan dokumen secara digital dan ramah lingkungan juga tidak boros kertas. Selama ini beban belanja birokrasi cukup disorot karena menyumbang pelebaran defisit APBN dan tambahan utang pemerintah,”ungkap Bhima.

Konsekwensi negatif dari kebijakan tersebut kata Bhima terutama akan memukul jasa Meeting, Incentives, Convention and Exhibition (MICE) dan industri perhotelan serta agen perjalanan. Pendapatan mereka akan terdampak dignifikan, karena sebagian besar pelaku usaha MICE mengandalkan pendapatan dari event pemerintah.

Apalagi, pasca pandemi pendapatan dari sektor MICE belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, dia khawatir akan ada risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor jasa akomodasi dan makanan minuman.

Dampak ekonomi dari berkurangnya pendapatan sektor MICE mencakup potensi kehilangan lapangan kerja 104.000 orang. Sementara dari sisi produk domestik bruto (PDB) setidaknya ada potential lost hingga 103,9 triliun rupiah dari industri MICE.

Dari Yogyakarta, Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa mengatakan, efisiensi anggaran dapat mendorong pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi nasional. “Hal itu terjadi, jika anggaran hasil efisiensi itu diputar dan direalokasikan untuk menggerakkan ekonomi rakyat (UMKM), menciptakan lapangan kerja baru, menanggulangi kemiskinan, memperbaiki daya beli masyarakat menengah bawah, dan berbagai kebijakan serta program stimulus ke sektor riil,” pungkas Awan.