DPR Desak Pemerintah Segera Atasi Soal Impor Singkong

JAKARTA - DPR RI meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata dalam mengatasi meningkatnya impor singkong yang menyulitkan petani lokal dalam memasarkan hasil panennya.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian RI Putu Juli Ardika dan jajaran kementerian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/1).

Wakil Pimpinan Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (31/1), menyoroti masalah banyaknya impor singkong yang membuat petani lokal kesulitan memasarkan hasil panennya.

"Banyak singkong petani lokal yang akhirnya membusuk karena tidak terserap pasar, sementara impor singkong terus membanjiri pasar dalam negeri. Ini adalah ironi yang harus segera diatasi," ujar Chusnunia.

Ia mendorong pemerintah untuk segera membatasi impor singkong dan memberikan pembinaan kepada petani lokal agar mampu bersaing secara sehat di pasar domestik.

Sebelumnya, Ketua Umum Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) Arifin Lambaga telah memperingatkan bahwa Lampung, sebagai penghasil utama singkong nasional dengan kontribusi 40 persen, berisiko kehilangan peluang besar jika permasalahan ini tidak segera ditangani.

Selain harga yang anjlok, perbedaan pendapat mengenai rendemen dan refaksi semakin memicu aksi protes dari para petani.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkomitmen untuk mengundang petani Lampung guna mencari solusi. Ia menegaskan bahwa petani singkong harus mendapatkan perlindungan dan tidak boleh diperlakukan secara tidak adil.