Gerak Cepat, Jepang Buat UU untuk Kurangi Bahaya dan Risiko yang Ditimbulkan AI

ISLAMABAD - Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba, menyatakan pihaknya akan berupaya membuat undang-undang untuk "meminimalkan bahaya dan risiko" yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan (AI), menyusul lonjakan popularitas chatbot baru dari perusahaan rintisan China, DeepSeek, yang mengguncang dunia teknologi.

Ishiba memberi tahu para anggota parlemen bahwa penggunaan AI sangat penting untuk mengatasi tantangan seperti rendahnya produktivitas yang dihadapi Jepang., lapor Kyodo News.

"Kita perlu menyusun rencana dasar tentang bagaimana kita dapat mendorong penelitian dan pengembangan serta penggunaan AI dengan cara yang aman dan terjamin," ujarnya, Jumat (31/1).

Namun, dia menambahkan: "Tantangan mendesak kita adalah mengajukan undang-undang yang akan memaksimalkan kemudahan AI dan meminimalkan bahaya dan risiko yang terkait dengan penggunaannya."

Khususnya, Ishiba membutuhkan dukungan dari partai oposisi di majelis rendah parlemen agar rancangan undang-undang terkait AI dapat disahkan, karena koalisi partainya, Partai Demokrat Liberal-Komeito, tidak memiliki dukungan minimal 233 anggota parlemen.

DeepSeek, yang menyebabkan aksi jual besar-besaran di sektor teknologi global pekan ini, dikabarkan telah menjadi aplikasi gratis yang paling banyak diunduh di AS.

Para investor terkejut melihat bagaimana alat AI generatif berbiaya rendah dan berbasis open-source ini mampu bersaing dengan aplikasi AI terkemuka seperti ChatGPT dari OpenAI.

Presiden AS Donald Trump mengatakan kebangkitan mendadak DeepSeek seharusnya menjadi "peringatan" bagi perusahaan teknologi Amerika.

Para pejabat AS telah menyatakan kekhawatiran bahwa aplikasi China tersebut dapat menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional.

Didukung oleh dana perlindungan (hedge fund) China, High-Flyer, DeepSeek meluncurkan model bahasa besar (LLM) DeepSeek-R1 pada 20 Januari.

Sementara itu, media pemerintah China melaporkan bahwa serangan siber terhadap DeepSeek meningkat pada Kamis (30/1), dengan mayoritas serangan berasal dari alamat IP di Amerika Serikat.