Serangan Siber Menggila, OJK Desak Lembaga Keuangan Bangun 'Perisai Digital'

JAKARTA - Sistem pertahanan siber yang kuat dapat melindungi data sensitif, informasi pribadi, dan kekayaan intelektual dari pencurian dan penyalahgunaan. 

Serangan siber, seperti peretasan dan ransomware, dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi organisasi dan individu. 

Serangan siber dapat merusak reputasi perusahaan atau organisasi jika data pelanggan atau informasi rahasia bocor. 

Serangan siber dapat mengganggu operasional bisnis, layanan publik, dan infrastruktur penting lainnya. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta lembaga keuangan memperkuat sistem pertahanan guna menghadapi kian meningkatnya kejahatan siber yang mengancam dunia perbankan digital.

Direktur Otoritas Jasa Keuangan Mohamad Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/7), menyatakan institusi keuangan saat ini, selain dituntut untuk berinovasi pada produk dan layanan juga wajib memperkuat sistem pertahanan mereka dari berbagai bentuk ancaman digital yang terus berevolusi.

"Banyak sistem yang diserang adalah di sistem pembayaran, karena celah keamanan, lewat komputer atau laptop karyawan atau bisa lewat vendor TI di perbankan," katanya pada seminar bertajuk "Kejahatan Siber di Era Digital".

Hal itu, lanjutnya, menjadi titik masuk utama bagi peretas, karena vendor seringkali memiliki akses ke berbagai sistem dan data perusahaan dan jika keamanan vendor lemah maka seluruh sistem yang terhubung juga rentan.

Insiden siber belakangan cukup banyak, bahkan satu bank bisa kebobolan ratusan miliar, tambahnya, kejadian itu tidak hanya di bank bank besar tetapi juga sekuritas, bahkan juga di bank-bank daerah, kejadiannya cukup masif.

"Kebanyakan muncul dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI), ransomware dan belakangan kita dengar mereka menyerang system pembayaran yang ada di bank," ujar Sigit.

Dengan bantuan AI, mereka dapat menciptakan manipulasi data yang sulit dideteksi, seperti membuat video verifikasi wajah palsu untuk membuka rekening bank secara ilegal.

Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah penggunaan AI dalam pembukaan rekening fiktif di bank swasta, di mana pelaku berhasil menyalahgunakan data pribadi orang lain tanpa izin.

Kondisi tersebut, menurut dia menunjukkan bahwa perbankan kini menghadapi ancaman baru dari kejahatan berbasis AI, yang dapat berdampak serius terhadap keamanan finansial dan perlindungan data nasabah.

"Kolaborasi lintas sektor, peningkatan literasi digital, serta investasi berkelanjutan dalam teknologi keamanan menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sektor perbankan digital," katanya.

Sementara itu CEO Synergy Partner Prima Revie Fayanti mengatakan, pemahaman mendalam mengenai evolusi kejahatan siber di sektor perbankan sangat penting agar bank, regulator dan nasabah dapat bersama-sama menghadapi risiko ini.

"Tanpa langkah antisipatif yang tepat, kejahatan siber bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem perbankan digital,” ujarnya.

Pihaknya berharap adanya kolaborasi dan kesiapsiagaan serta kesadaran bahwa perang digital bukan hanya tugas divisi IT, tetapi tanggung jawab bersama antara institusi, regulator, dan penyedia layanan digital.