Sekolah Rakyat Belum Mendesak

JAKARTA - Dosen Program Studi Manajamen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Subarsono, menyebut, program pembangunan Sekolah Rakyat belum mendesak untuk segera dilaksanakan. Menurutnya, pemerintah justru lebih baik membenahi sistem yang sudah ada.

“Saya pikir bukan tidak efisien tapi saya tidak yakin ketepatan untuk dilakukan saat ini. Kenapa kita tidak membenahi sistem yang sudah ada,” ujar Subarsono, dalam keterangan resminya, Selasa (14/1).

Dia menyebut, masih banyak sekolah konvensional yang membutuhkan perhatian pemerintah. Mulai dari bangunan sekolah yang rusak hingga gaji para guru terutama guru honorer yang masih memprihatinkan.

Subarsono menilai, kehadiran Sekolah Rakyat akan membentuk stigma negatif di kalangan masyarakat mengenai penamaannya. Menurutnya, adanya istilah tersebut dikhawatirkan adanya diskriminasi karena sudah ada sekolah dasar.

“Sebaiknya untuk penamaannya Sekolah Unggulan saja jangan Sekolah Rakyat sehingga tidak menciptakan dualisme dengan adanya terminologi baru yang muncul,” jelasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Sosial merencanakan untuk membangun Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sasaran dari program ini adalah anak-anak dari kalangan masyarakat miskin ekstrim agar mendapatkan pendidikan yang layak.

Tepat Sasaran

Jika program tersebut tetap dipaksakan, Subarsono usul agar program tersebut tetap di bawah Kemendikdasmen. Penempatannya pun di lokasi yang tepat sasaran untuk mengentaskan permasalahan yang ada di Indonesia.

“(Sekolah Rakyat) dibangun di daerah yang tepat seperti 3T (Tertinggal, Terluar, dan Termiskin). Jadi, kriteria yang dibangun harus jelas seperti apa karena orientasinya untuk orang miskin, gratis, dan berasrama. Saya pikir pantasnya berada di daerah yang belum maju,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf, mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat akan mulai di sekitar Jakarta. Adapun untuk daerah-daerah lain, pihaknya masih belum merencanakan secara detail.

"Yang jelas dimulai dari sekitar Jakarta. Dimulai di sekitar Jakarta. Belum, (daerah lain) belum sedetail itu," katanya.

Dia menjelaskan, Sekolah Rakyat akan tersedia untuk jenjang SD dan SMP. Meski masih dalam proses pematangan konsep, dia menjamin bahwa sekolah tersebut bisa diakses masyarakat secara gratis.

Dia memastikan, Sekolah Rakyat tidak akan menimbulkan polemik di masyarakat, meski pemerintah juga berencana membangun Sekolah Garuda khusus untuk siswa-siswa pintar. Menurutnya, Sekolah Rakyat bisa terintegrasi juga dengan sekolah-sekolah lain.

"Karena kita juga melibatkan Kementerian Pendidikan, insyaallah kita perlu mengintegrasikan program ini dengan sekolah-sekolah yang lain. Kan ada sekolah kayak Garuda, ada sekolah kayak ini, ada sekolah yang lain juga. Jadi model-model ini bisa dikumpulkan supaya bisa diduplikasi nanti pada akhirnya," tuturnya.