Ciptakan Lapangan Kerja Sebanyak Mungkin untuk Dorong Daya Beli Masyarakat

JAKARTA – Daya beli masyarakat semakin terpuruk akibat naiknya harga-harga menjelang pergantian tahun sebagai antisipasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Untuk itu, pemerintah diminta menciptakan lebih banyak lapangan kerja demi meningkatkan daya beli.

 “Pemerintah perlu meningkatkan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan daya beli,” kata Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teuku Riefky, kepada Antara, di Jakarta, Selasa (7/1).

Penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu perhatian utama pemerintaha Prabowo Subianto. Dalam berbagai kesempatan di masa kampanye, pasangan Prabowo-Gibran berjanji akan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan baru. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko mengatakan, pemerintah memang harus menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin untuk mendongkrak daya beli.

Menciptakan lapangan tidak bisa dilakukan jangka pendek, namun harus dalam sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif yang memasukkan rencana strategis industriliasasi. “Jika membuka lapangan kerja dalam jangka pendek, yang bisa dilakukan paling menciptakan program padat karya yang melibatkan banyak orang yang bersifat sementara,”ucapnya Dia menerangkan, jika melihat struktur kontribusi UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) sebesar 60 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto), maka UMKM bisa digerakkan dengan mengaitkan pada program makan bergizi gratis.

Program ini jika dimanfaatkan akan meningkatkan permintaan sayuran, daging, ikan, dan beras. “Harapannya, jika dikelola dengan baik, kenaikan permintaan bahan makanan, permintaan turunannya menciptakan permintaan tenaga kerja dan menambah lapangan kerja baru,”ungkap Suhartoko.

Penguatan Sektor Informal

Pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), sekaligus Ketua Asosiasi Dosen Akuntansi Sektor Publik, Dian Anita Nuswantara, mengatakan, selain mendorong penyerapan tenaga kerja dengan memberikan insentif pajak bagi investor bisnis padat karya, pemerintah juga dapat melakukan penguatan di sektorsektor informal agar tercipta lapangan kerja lebih luas dan berkualitas. “Pemerintah perlu menggelar proyek infrastruktur padat karya yang menggunakan tenaga lokal. Insentif untuk investor juga dapat ditingkatkan agar mereka terdorong membuka bisnis baru, terutama yang bersifat padat karya,” katanya.

Selain itu, karena sekarang lapangan kerja untuk angkatan baru kurang dengan bonus demografi yang mulai terasa, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) marak, dan usaha menengah ke bawah sedang lesu, penguatan sektor-sektor informal seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan skala keluarga, bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas. “Pemerintah juga perlu memperbaiki akses pendidikan dan stabilitas pekerjaan karena pendapatan pekerja di kalangan informal sering kali jauh di bawah rata-rata. Ini menunjukkan bahwa pendidikan mempengaruhi kemampuan pekerja untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik,” ujar Dian.

Peneliti Ekonomi Core, Yusuf Rendi Manilet mengatakan, untuk mendorong kebijakan pencipta lapangan kerja, bauran antara kebijakan fiskal moneter dan sektor riil memang perlu berjalan beriringan dan mendukung satu sama lain.

 “Artinya ketika pemerintah mengambil kebijakan fiskal yang ekspansif tentu hal tersebut tidak keluar dari jalur sinergi kebijakan moneter yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengatur inflasi pada range tertentu yang disepakati sebelumnya secara bersama-sama,”ucapnya Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Achmad Nur Hidayat, mengatakan bahwa kebijakan ekonomi yang fokus pada pemberdayaan kelas menengah dan bawah dapat menciptakan efek domino positif bagi perekonomian nasional.

“Pemerintah harus berani melangkah lebih jauh dengan memperbanyak lapangan kerja di sektor- sektor strategis, terutama yang melibatkan masyarakat luas seperti usaha kecil dan menengah (UKM) serta industri padat karya,” ujar Achmad saat diwawancarai, Selasa. Ia memberi contoh keberhasilan negara tetangga seperti Vietnam yang fokus pada insentif bagi sektor produktif untuk menciptakan pekerjaan baru dan memperkuat daya beli masyarakat. “Pemerintah kita bisa belajar dari Vietnam, di mana kebijakan fiskal mereka sangat prorakyat dengan memberikan insentif kepada UKM dan menciptakan iklim usaha yang kondusif,” jelasnya.

Menurut Achmad, sektor UKM memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja apabila pemerintah memberikan dukungan yang lebih nyata, seperti akses pendanaan yang mudah, pelatihan keterampilan, dan pengurangan beban pajak. “Dukungan ini akan membuka peluang bagi UKM untuk tumbuh dan menjadi motor penggerak ekonomi,” tambahnya.

Selain itu, ia menyarankan agar program-program penciptaan lapangan kerja tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Pemerataan pembangunan hingga ke daerah terpencil harus menjadi prioritas untuk mengurangi kesenjangan dan memperkuat perekonomian daerah. “Infrastruktur di pedesaan perlu terus dikembangkan agar potensi lokal dapat dimaksimalkan untuk menciptakan pekerjaan,” kata Achmad. Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan perlunya pemerintah untuk mengadopsi pendekatan ekonomi yang lebih inklusif.