Langkah Menuju Kemandirian Pangan dan Energi yang Berkelanjutan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan dan energi harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional 2025–2029. Dalam Musrenbangnas RPJMN di Jakarta, Presiden menyatakan bahwa kemandirian pangan dan energi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Ia menyoroti pentingnya ketahanan pangan sebagai perlindungan fisik bagi rakyat, karena tanpa pangan yang cukup, keberlangsungan hidup masyarakat sulit terjamin.

Awan Santosa, peneliti dari Mubyarto Institute Yogyakarta, mengingatkan bahwa meskipun komitmen terhadap swasembada pangan dan energi telah lama ada, implementasinya belum optimal. Ia menilai masih tingginya angka impor menunjukkan lemahnya pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi transformasi dan peta jalan yang jelas agar Indonesia dapat mencapai kedaulatan pangan dan energi dengan langkah yang terarah.

Guru Besar Ekonomi Pertanian UGM, Dwijono Hadi Darwanto, mengusulkan perubahan mendasar dalam kebijakan subsidi pertanian. Menurutnya, subsidi yang selama ini diberikan kepada produsen pupuk dan benih sebaiknya diarahkan langsung kepada petani. Dengan cara ini, petani akan lebih terdorong untuk meningkatkan produksi. Selain itu, ia menekankan pentingnya memperbaiki infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi dan distribusi benih unggul.

Kesuksesan swasembada pangan dan energi juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain kebijakan yang mendukung, partisipasi aktif masyarakat, termasuk para petani dan pelaku usaha di sektor energi, menjadi kunci utama. Dengan langkah konkret dan dukungan semua pihak, Indonesia dapat mewujudkan swasembada pangan dan energi yang berkelanjutan demi kedaulatan bangsa.