Setelah melalui Negosiasi Panjang, Akhirnya Biden Teken RUU Anggaran untuk Cegah “Shutdown”

WASHINGTON DC – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, pada Sabtu (21/12), telah menandatangani rancangan undang-undang anggaran untuk mencegah penutupan pemerintah (shutdown) pada masa Natal setelah negosiasi di Kongres berlangsung sengit semalam.

Perdebatan legislatif di menit-menit terakhir disebabkan oleh Presiden terpilih Donald Trump bersama miliarder berpengaruh Elon Musk, menekan Partai Republik untuk membatalkan kompromi pendanaan bipartisan sebelumnya.

Para pembuat undang-undang kemudian menghabiskan beberapa hari mencoba untuk merundingkan kesepakatan lain, dengan penghentian besar-besaran pada layanan pemerintah yang tergantung pada ketidakpastian.

Dengan batas waktu Jumat (20/12) tengah malam, para senator telah mengabaikan prosedur normal untuk mempercepat paket baru tersebut hingga pemungutan suara, yang mendanai pemerintah hingga pertengahan Maret.

"Perjanjian ini merupakan kompromi, yang berarti tidak ada pihak yang mendapatkan semua yang diinginkannya," kata Biden dalam sebuah pernyataan. "Namun, perjanjian ini menolak jalur cepat menuju pemotongan pajak bagi para miliarder yang diinginkan Partai Republik," imbuh dia.

Saat ini, Partai Demokrat menguasai Senat, jadi tidak pernah ada keraguan bahwa paket pendanaan baru itu akan mendapat stempel persetujuan setelah partai tersebut berperan penting dalam membantu mayoritas Partai Republik di DPR meloloskan RUU tersebut pada Jumat sebelumnya.

Namun, karena para senator sering menunda-nunda pembahasan undang-undang yang rumit, muncul kekhawatiran bahwa pertikaian pendanaan akan berlanjut hingga pekan berikutnya. Itu berarti operasi pemerintah yang tidak penting akan ditutup, dengan sekitar 875.000 PNS dirumahkan dan sebanyak 1,4 juta orang lainnya diharuskan bekerja tanpa bayaran.

Campur Tangan

Penetapan anggaran pemerintah oleh Kongres selalu merupakan tugas yang sulit karena perbedaan pendapat antara dua kubu yaitu Partai Republik dan Demokrat.

Presiden terpilih Donald Trump dan miliarder teknologi Musk, sebelumnya menciptakan banyak drama kali ini dengan menekan Partai Republik dalam intervensi di saat-saat terakhir untuk mengingkari RUU pendanaan yang telah mereka sepakati dengan susah payah bersama Partai Demokrat.

Campur tangan Musk sempat memicu kemarahan dari Partai Demokrat maupun Republik setelah ia menghancurkan kesepakatan anggaran lewat serangkaian unggahan yang banyak di antaranya sangat tidak akurat, di platform media sosialnya, X.

"Terakhir kali saya memeriksa, Elon Musk tidak mempunyai hak suara di Kongres," kata anggota DPR dari Partai Republik, Rich McCormick, kepada CNN. "Sekarang, dia punya pengaruh, dan dia akan menekan kita untuk melakukan apa pun yang menurutnya benar baginya. Namun, saya punya 760.000 orang yang memilih saya untuk melakukan hal yang benar bagi mereka," imbuh dia.