Jalan Tol dan Non-Tol Siap Hadapi Natal dan Tahun Baru 2025

Saya berharap pelaksanaan Program Padat Karya dan Program Inpres Jalan Daerah (IJD) akan terus dilanjutkan pada TA 2025,termasuk Inpres Irigasi dan Inpres Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Terkait program padat karya, saat ini sedang menunggu verifikasi dari BPKP. Harapan kami, dalam minggu ini bisa segera selesai. Untuk Inpres Jalan Daerah, Irigasi, Air Minum dan Limbah, harapan kami juga dapat disetujui. Kami sudah melakukan diskusi di awal dengan Bappenas, harapan kami dalam minggu ini juga, ketiga Inpres tersebut sudah dapat dipastikan (keputusannya).

“Kementerian PU pada hari ini fokus terhadap program-program 2025, sehingga apa yang sudah kita programkan bisa kita jalankan. Namun, seluruh infrastruktur yang sudah kita programkan harus di-review dan mendapatkan persetujuan BPKP, baru setelahnya akan masuk ke APBN P TA 2025. Harapannya semoga disetujui agar bisa segera dilaksanakan.

Kita baru memperingati Hari Anti Korupsi setiap tanggal 9 Desember. Kemen PU termasuk kementerian dengan anggaran terbesar. Bagaimana Anda mencegah korupsi di lingkup Kementerian PU?

Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal dan Unit Kepatuhan Intern di Kementerian PU, tetapi harus didukung dan dilaksanakan secara inklusif oleh seluruh lapisan Unit Organisasi, Unit Kerja, hingga ke tingkat Balai/Satker serta terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholders terkait.

Kita perlu mensinergikan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi, dan menciptakan reputasi Kementerian Pekerjaan Umum sebagai entitas yang terbuka dan responsif terhadap masukan masyarakat.

Seluruh insan PU harus terus berkomitmen untuk menghilangkan paradigma kebocoran dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Integritas pegawai memiliki peran penting dalam menciptakan organisasi yang kredibel dan akuntabel.

Kata-kata kebocoran ini selalu didengungkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Oleh karena itu, saya berharap ini menjadi fokus kita yang utama, kebocoran.

Saya mengajak seluruh Insan PU untuk terus berkomitmen agar Kementerian PU yang telah mendapatkan kepercayaan dari Presiden serta masyarakat Indonesia, memang pantas menyandang sebagai kementerian yang berintegritas, berkinerja tinggi, dan dapat diandalkan.

Saya sampaikan, orang yang berintegritas merupakan orang yang pola pikir, perasaan, perkataan, dan perbuatannya sesuai dengan semua norma yang ada, dan saya sampaikan bahwa integritas itu tanpa batas.

Bagaimana respons Anda memperingati hari disabilitas internasional khususnya terkait Kemen PU?

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen mendorong penyelenggaraan infrastruktur yang sesuai dengan standar kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan.

Penyediaan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas masih harus terus ditingkatkan. Sebagai pembina bidang jasa konstruksi,Kementerian PU telah menginisiasi prinsip pengarusutamaan gender (PUG) agar infrastruktur memiliki fasilitas ramah bagi perempuan, anak-anak, dan difabel.