AS Kirim Diplomat untuk Temui Pemimpin Baru Suriah

DAMASKUS – Para diplomat Amerika Serikat (AS) telah berada di Suriah untuk bertemu dengan para penguasa baru negara itu, kata Kementerian Luar Negeri AS pada Jumat (20/12), saat kekuatan-kekuatan luar berupaya mencari jaminan bahwa penguasa baru Suriah akan bersikap moderat dan inklusif.

Penggulingan mantan Presiden Bashar al-Assad mengakhiri puluhan tahun pelanggaran HAM dan perang saudara selama bertahun-tahun di Suriah. Namun, hal itu menimbulkan kekhawatiran tentang hak-hak kaum minoritas, serta perempuan, dan masa depan wilayah semiotonom Kurdi.

Terkait isu tersebut, pada Kamis (19/12) ratusan demonstran di Damaskus menuntut demokrasi dan hak-hak perempuan, dalam protes pertama sejak Assad lengser. Di Qamishli di timur laut Suriah, ribuan orang berdemonstrasi untuk mendukung pasukan pimpinan Kurdi yang didukung AS yang mendapat tekanan dari Turki dan pejuang pemberontak sekutu.

Serangan kilat yang memaksa Assad mundur dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang berakar pada cabang Al-Qaeda di Suriah, tetapi baru-baru ini mereka mengadopsi kebijakan yang moderat. Kehadiran mereka yang tiba-tiba di ibu kota, telah membuat pemerintah asing berebut untuk menerapkan kebijakan baru, terutama di beberapa negara di mana HTS ditetapkan sebagai kelompok teroris.

Diplomat AS belum pernah ke Damaskus dalam misi formal sejak awal perang saudara yang meletus setelah Assad menindak keras protes antipemerintah pada tahun 2011. “Mereka akan bertemu dengan perwakilan dari HTS, yang dianggap Washington DC sebagai kelompok teroris, serta aktivis, kelompok minoritas dan masyarakat sipil,” kata Kementerian Luar Negeri AS.

Mereka akan berbicara dengan warga Suriah tentang visi mereka untuk masa depan negara mereka dan bagaimana AS dapat membantu mendukung mereka, kata juru bicara kementerian tersebut.

Delegasi tersebut termasuk orang penting AS yang menangani sandera, yang telah mencari petunjuk tentang warga Amerika yang hilang termasuk jurnalis Austin Tice, yang diculik di Suriah pada bulan Agustus 2012.

Perjalanan itu dilakukan sepekan setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan AS telah melakukan kontak langsung dengan HTS, saat ia mengunjungi negara-negara tetangga Suriah.

Ketakutan Terhadap Kurdi

Dalam pembicaraan di resor Aqaba, Yordania, negara-negara Barat dan Arab serta Turki pada 14 Desember lalu bersama-sama menyerukan terciptanya sebuah pemerintahan yang inklusif, nonsektarian dan representatif yang menghormati hak-hak semua komunitas yang beragam di Suriah.

Seruan itu digaungkan pada pembicaraan di Kairo pada Kamis (19/12) oleh negara-negara termasuk Turki dan Iran, yang mendukung berbagai pihak dalam perang saudara Suriah.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, yang negaranya mendukung Assad, menyerukan partisipasi semua kelompok (Suriah) dalam pemerintahan masa depan serta penghormatan terhadap berbagai keyakinan dan agama.

Sedangkan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang mendukung oposisi terhadap Assad, menyerukan rekonsiliasi dan pemulihan integritas dan persatuan teritorial Suriah serta mendesak terbentuknya Suriah yang bebas dari terorisme.

Turki telah memberikan tekanan pada pejuang yang dipimpin Kurdi dan pada Kamis lalu mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan persiapan militer sampai mereka melucuti senjatanya.

Wilayah semi-otonom timur laut Suriah dilindungi oleh Pasukan Demokratik Suriah, kelompok yang dipimpin oleh Unit Perlindungan Rakyat (YPG). Turki menuduh YPG sebagai cabang Partai Pekerja Kurdistan, yang dianggap oleh Washington DC dan Ankara sebagai kelompok teroris.

Para pemimpin Kurdi di Suriah menyambut baik penggulingan Assad dan mengibarkan bendera pemberontak era kemerdekaan bintang tiga, tetapi banyak orang di wilayah tersebut khawatir akan serangan lanjutan oleh Turki dan para pejuang sekutu.

Ribuan orang meneriakkan “Rakyat Suriah adalah satu” dan “Tidak untuk perang di wilayah kami, tidak untuk serangan Turki” pada demonstrasi pada Kamis lalu di Qamishli. AFP/I-1