Pemerintah Didesak Siapkan Langkah Antisipasi untuk Hadapi Risiko Bencana Hidrometeorologi

JAKARTA – Cuaca ekstrem yang melanda sejumlah daerah belakangan ini dinilai sangat mengkhawatirkan. Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur mitigasi kebencanaan demi menjaga keselamatan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyoroti kondisi alam belakangan ini yang makin tak menentu. Karena itu, pemerintah dituntut lebih responsif dan tanggap dalam menghadapi potensi bencana alam kapan saja. "Selain upaya mitigasi, kita harapkan ada antisipasi dari sisi infrastruktur kebencanaan," ujar Andi Iwan Darmawan Aras, di Jakarta, Kamis (12/12).

Infrastruktur yang dimaksud, meliputi bangunan vital, fasilitas umum, sistem angkutan umum, telekomunikasi, dan sistem tenaga listrik yang dirancang untuk menahan dampak bencana alam. Iwan mengatakan pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan dan keamanan masyarakat saat terjadi bencana agar mereka merasa aman dan nyaman.

"Perlu adanya koordinasi antara BMKG, BNPB, TNI/Polri, Basarnas, dan semua stakeholder guna meningkatkan kapasitas operasionalnya agar penanganan bencana dapat lebih efisien. Koordinasi yang baik dapat mengurangi risiko, dan memastikan keselamatan masyarakat Indonesia," jelas Iwan.

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan infrastruktur dan transportasi itu pun mendukung upaya emerintah yang terus melakukan berbagai langkah mitigasi bencana. Iwan juga mengimbau masyarakat berhati-hati dalam berkegiatan selama Indonesia masih menghadapi cuaca ekstrem.

Seperti diketahui, sejumlah daerah dilanda bencana alam sebagai dampak cuaca ekstrem. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sempat lumpuh akibat banjir, longsor, dan pergeseran tanah. Akibat kejadian ini, sejumlah rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan.

Selain itu, beberapa hari terakhir, Bali juga dilanda badai puting beliung. Bahkan akibat puting beliung, dua warga negara asing (WNA) yang tengah mengunjungi kawasan objek wisata Monkey Forest di kawasan Ubud meninggal dunia karena tertimpa pohon tumbang. Rumah-rumah warga di wilayah Bali lainnya juga dilaporkan rusak.

Iwan juga menilai pemantauan dan sistem peringatan dini bencana perlu lebih ditingkatkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai lembaga yang mengawasi dan memantau kondisi cuaca dan iklim berperan krusial dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat dan pihak berwenang.

Tetap Waspada

Sementara itu, BMKG terus mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai fenomena masuknya musim hujan yang bersamaan dengan La Nina Lemah. Kondisi itu mengakibatkan potensi penambahan curah hujan hingga 20–40 persen.

Fenomena ini berlangsung mulai November atau akhir 2024 hingga Maret atau April 2025. Sebagai informasi, La Nina adalah fenomena anomali iklim global yang diakibatkan oleh suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang mendingin, lebih dingin dibandingkan biasanya.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, memperingatkan fenomena La Nina ini berpotensi mengakibatkan berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung. “Maka dari itu, dibutuhkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan seluruh komponen, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat,” ujarnya.