Esther Indef: RI Berpotensi Dirangkul Trump

JAKARTA- Direktur Eksekutif Institute for Development of Efonomics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengatakan Indonesia tidak perlu terlalu khawatir dengan langkah pengetatan dagang yang akan dilakukan Presiden Terpilih AS Donald Trump. RI bisa memanfaatkan program friendshoring Donald Trump. 

Trump papar Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu, akan melihat negara mana yang berkontribusi paling besar pada defisit perdagangan US seperti halnya tahun 2019. "Dengan itu, Trump akan lebih agresif menyerang negara yang paling banyak impor ke AS,"ucap Esther, Kamis (12/12) menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait perlunya kewaspadaan terhadap kebijakan Presiden baru AS, Donald Trump.

Di sisi lain ucap Esther, Trump yang baru dilantik Januari tahun depan punya program friendshoring yakni merangkul negara negara yang memberi benefit pada US. Ini strategi dengan memilih mitra di negara yang lebih dekat secara geografis dan selaras secara politik, ekonomi, dan sosial. 

Fenomena ini mencerminkan kecenderungan beberapa negara untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara yang dianggap sebagai pesaing atau ancaman. "Oleh karena itu Indonesia harus menangkap peluang program friendshoring ini,"ucapnya

Ketika ditanyakan apakah, RI bisa memanfaatkan perang dagang (trade war) ini untuk memasok bahan baku kendaraan listrik ke AS, Esther katakan, untuk hal ini Vietnam yang diuntungkan. "Karena secara geografis berdekatan dengan China, sehingga barang China dikirim ke Vietnam dan dilabelin made in Vietnam kemudian di ekspor ke US,"ucap Esther.

Vietnam juga papar dia punya perjanjian dagang dengan US, negara Eropa lain. "Jadi kalau Indonesia mau dapat benefit bisa tiru cara Vietnam,"pungkasnya

Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sehari sebelumnya, menyampaikan kewaspadaan pemerintah terhadap dampak kebijakan ekonomi dan politik Amerika Serikat (AS) setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS. 

Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2024, Sri Mulyani menjelaskan bahwa arah kebijakan Trump kemungkinan besar akan lebih akseleratif dibandingkan masa jabatan sebelumnya, dengan implikasi signifikan terhadap ekonomi global, termasuk Indonesia.