Kemiskinan Ekstrem dan “Stunting” Ditangani Secara Simultan

TANGERANG – Penanganan angka stunting dan kemiskinan ekstrem perlu ditangani secara simultan dengan kolaborasi berbagai pihak. “Penanganan stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrem dengan melibatkan organisasi perangkat daerah, BUMN, TNI, Polri, kejaksaan, pengadilan negeri, dan perusahaan swasta,” kata Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Lebak, Tuti Nurasiah, di Lebak, Minggu.

Pemerintah Kabupaten Lebak dalam penanganan stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrem melalui sistem “keroyokan” sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tuti mengakui kegiatan penanganan tiga masalah tersebut mulai menurun. Berdasarkan hasil intervensi serentak November terhadap balita di Kabupaten Lebak sebanyak 109.498 balita, hanya terealisasi 4,07 persen atau 4.452 balita. Sedangkan akhir tahun 2023 sekitar 4,8 persen.

Data stunting 4,07 persen tahun 2024 di Lebak menurun dari 2023. Kini sudah dimasukkan ke aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM). Beragam program telah digulirkan dalam rangka menjadikan anak-anak Lebak yang lebih sehat dengan tumbuh kembang baik.

Program tersebut dikelompokkan dalam intervensi gizi spesifik serta intervensi gizi sensitif, di mana pada tahun 2024, dialokasikan sebesar 184,58 miliar. Keberhasilan Lebak dalam menurunkan angka stunting bukan hanya dampak dari intervensi pemerintah daerah, tapi juga partisipasi masyarakat.

Ada semangat gotong royong serta inovasi-inovasi sehingga menjadikan Lebak mampu menekan angka prevalensi stunting. Sedangkan angka inflasi November, Kabupaten Lebak 2,10 persen atau di bawah Nasional sebesar 2,84 persen dan Provinsi Banten 2,86 persen.

Untuk menurunkan inflasi menggelar operasi pasar murah dan kerja sama dengan Bulog menstabilkan harga bahan pokok. Selanjutnya, untuk penanganan 0 persen kemiskinan ekstrem melalui tiga strategi utama: pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan tahun 2024 dengan anggaran sebesar 500 miliar.

“Angka kemiskinan ekstrem tahun ini menurun 1,7 persen dari 2,77 persen,” katanya. Program untuk menurunkan kemiskinan ekstrem, antara lain dengan pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan masyarakat miskin. Juga diadakan pelatihan keterampilan warga miskin, pemberian sarana dan prasarana usaha produktif.

Untuk menurunkan angka stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrem melalui kerja keras serta berkolaborasi. “Komitmen yang kuat dari semua pihak menjadi kunci utama,” tandas Tuti.

Pemkot Tangerang

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mencatat Indeks Angka Kemiskinan terendah dalam tiga tahun terakhir. Ini dilakukan melalui program strategis yang relevan untuk kebutuhan masyarakat. Contoh bedah rumah, pelatihan tenaga kerja, hingga menggratiskan 146 sekolah swasta. Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksono, mengatakan berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Kota Tangerang tahun ini tercatat 5,4 persen. Tahun lalu sebesar 5,89 persen. Sedangkan tahun 2022 masih dalam angka 5,77 persen.

“Penurunan angka kemiskinan ini merupakan capaian luar biasa. Bahkan Indeks Angka Kemiskinan akhir tahun ini terendah dalam tiga tahun terakhir,” jelas Ruta Ireng.

Untuk program penurunan kemiskinan, lanjut Ruta, Pemkot Tangerang hingga tahun ini telah melakukan perbaikan 8.656 rumah tidak layak huni. Selanjutnya, ada bantuan bidang pendidikan melalui Program Tangerang Cerdas dengan sasaran pelajar SD dan SMP. Kemudian bantuan biaya untuk 146 sekolah swasta, ditambah bansos mahasiswa.

Program lainnya adalah pelayanan serta jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Ada juga pembiayaan UMKM dan pemeriksaan kesehatan gratis. Selanjutnya, mendukung peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja. wid/Ant/G-1