Uniqlo Dikritik di Tiongkok Setelah Komentar CEO-nya tentang Xinjiang

BEIJING - Raksasa pakaian kasual Uniqlo menghadapi badai kritik di Tiongkok setelah laporan BBC mengutip CEO-nya yang mengatakan perusahaan tidak mengambil kapas dari wilayah paling barat Xinjiang.

BBC menerbitkan wawancara pada hari Kamis (28/11) dengan Tadashi Yanai, kepala eksekutif Fast Retailing, yang menanyakan kepadanya apakah pengecer Jepang itu mengambil kapas dari wilayah tersebut.

Laporan tersebut menjadi viral di platform media sosial Tiongkok, Weibo, pada hari Jumat (29/11), warganet mengecam perusahaan tersebut dan beberapa mengatakan mereka akan berhenti membeli produknya.

"Dengan sikap Uniqlo seperti ini, dan pendirinya yang begitu arogan, mereka mungkin bertaruh konsumen daratan akan melupakannya dalam beberapa hari dan akan terus membeli," tulis seorang pengguna. "Jadi, bisakah kita bersikap tegas kali ini?"

Dalam wawancara tersebut, Yanai awalnya menanggapi pertanyaan BBC dengan mengatakan, "Kami tidak menggunakan," sebelum menyela dirinya sendiri dengan mengatakan ia tidak ingin melanjutkan jawabannya karena "terlalu politis".

Fast Retailing tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Masalah sumber dari Xinjiang, tempat dimana kelompok hak asasi manusia dan pemerintah AS menuding Tiongkok melakukan pelanggaran terhadap penduduk Uighur, telah menjadi ladang ranjau geopolitik bagi perusahaan asing yang memiliki kehadiran besar di Tiongkok.

Beijing membantah melakukan pelanggaran apa pun di kawasan tersebut, asal sebagian besar kapas produksi Tiongkok.

Pada tahun 2021, pesaing Uniqlo, H&M, menghadapi boikot konsumen di Tiongkok karena pernyataan di situs webnya yang menyatakan kekhawatiran tentang tuduhan kerja paksa di Xinjiang dan mengatakan pihaknya tidak akan lagi mengambil kapas dari sana.

H&M menyaksikan tokonya dihapus dari platform e-dagang utama dan lokasi tokonya dipindahkan dari aplikasi peta di Tiongkok karena menanggung beban kemarahan konsumen terhadap Perusahaan yang menolak mendapatkan kapas dari Xinjiang.

Merek-merek Barat lainnya seperti Nike, Puma, Burberry, Adidas, dan masih banyak lagi juga ikut terdampak dalam kontroversi tersebut.

Pada bulan September, Kementerian Perdagangan Tiongkok meluncurkan penyelidikan terhadap PVH, perusahaan induk Calvin Klein dan Tommy Hilfiger.

Dalam sebuah pernyataan disebutkan PVH dicurigai "secara tidak adil memboikot" kapas Xinjiang dan produk lainnya "tanpa dasar fakta".

PVH mengatakan pihaknya akan menanggapi sesuai dengan peraturan yang relevan, media melaporkan.

Pada tahun 2020, Fast Retailing itu menyatakan tidak membuat produk apa pun di Xinjiang. Namun, Yanai telah menahan diri dalam beberapa tahun terakhir untuk tidak membahas subjek tersebut dalam wawancara media lainnya, dengan mengatakan bahwa Uniqlo ingin tetap netral.

Tiongkok merupakan pasar luar negeri terbesar Fast Retailing dan memiliki lebih dari 900 toko di daratan utama. Tiongkok Raya, termasuk Taiwan dan Hong Kong, menyumbang lebih dari seperlima pendapatannya.

Ben Cavender, direktur pelaksana di China Market Research Group yang berpusat di Shanghai mengatakan penjualan Uniqlo bertahan dengan baik selama pelemahan ekonomi saat ini.

Namun, konsumen Tiongkok akan menggunakan dompet mereka jika mereka merasa suatu merek tidak menghormati negara atau budaya mereka, tambahnya.

"Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah akan ada kerusakan yang bertahan lama, tetapi kehilangan sejumlah kecil konsumen akibat hal ini tidak akan membantu, mengingat betapa sulitnya keadaan bagi industri pakaian saat ini."

Ketika ditanya tentang komentar Yanai yang dilaporkan pada jumpa pers hari Jumat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning mengatakan dia berharap "perusahaan dapat menghilangkan tekanan politik dan campur tangan buruk serta secara independen membuat keputusan bisnis sesuai dengan kepentingan mereka sendiri".