DGB Kaji Implementasi Ekosistem Darat di IKN

Depok - Dewan Guru Besar (DGB) Universitas Indonesia (UI) melakukan kajian implementasi ekosistem darat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dapat menjadi katalis bagi perlindungan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Ketua DGB UI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris DGB UI, Prof. Dr. drg. Indang Trihandini, M.Kes. di Depok, Jumat (29/11) mengatakan bahwa implementasi ekosistem darat di IKN merupakan langkah penting untuk menuju harmoni antara pembangunan dan pelestarian alam.

Hal tersebut dalam seminar bertajuk “Harmoni dengan Alam: Implementasi Ekosistem Darat di Ibu Kota Nusantara” Menurut dia pendekatan ini selaras dengan tujuan global, Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-15, yakni melindungi, memulihkan, dan mendukung keberlanjutan ekosistem darat.

“Pembangunan IKN di Kalimantan Timur berupaya mengintegrasikan konsep keberkelanjutan dengan melestarikan ekosistem darat. Pembangunan ini juga menawarkan penerapan praktik pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan ekosistem lokal dan kesejahteraan masyarakat setempat,” katanya.

Untuk itu, integrasi nilai-nilai budaya masyarakat dalam proyek pembangunan penting dilakukan untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan bersifat inklusif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi semua pihak,” ujarnya.

Menurut Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara, Prof. Ir. Mohammed Ali Berawi, M.Eng.Sc, Ph.D, menytakan dari seluruh total area IKN, luas daratan IKN mencapai 252.660 hektare. Area ini nantinya akan dikembangkan menjadi tiga kawasan, yakni kawasan hijau dan produksi pangan (10 persen), area perkotaan (25 persen), serta hutan tropis melalui proses reforestasi (65 persen).

Pengembangan kota ini akan dilaksanakan berdasarkan lima prinsip utama, yakni hijau, berketahanan, berkelanjutan, inklusif, dan cerdas. “IKN harus menjadi kota yang hijau, berketahanan, dan berkelanjutan. Disebut hijau karena 75 persen area digunakan untuk hutan dan kawasan hijau,” jelasnya.

Sementara, berketahanan artinya kita membangun kota ini dengan konsep sponge city, yakni perencanaan perkotaan yang berkelanjutan untuk mengelola air hujan secara efektif.

“IKN juga merupakan kota inklusif dan modern. Kita melibatkan the large scales investor sampai pemberdayaan UMKM, dan memberikan pelatihan teknologi bagi para ibu dan difabel,” ujar Prof. Ali Berawi.

Sementara itu, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Akhsanul Khaq mengharapkan pembangunan kawasan IKN yang berlokasi di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

“(Kami) juga berharap agar dalam penyusunan Laporan Keuangan (LK) Tahun 2024 (terkait IKN), kinerja pembangunan bisa lebih baik dan transparan dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya saat kunjungan kerja ke IKN, beberapa waktu lalu.  Ant/and