Kebijakan Ujian Nasional Masih Dikaji

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan, pihaknya masih mengkaji kebijakan terkait Ujian Nasional (UN). Evaluasi tersebut melibatkan berbagai pihak mulai dari peneliti sampai pemangku kebijakan.

“Jadi masih kita evaluasi, dan kita coba nanti keputusannya setelah kita evaluasi. Belum ada keputusan soal UN,” ujar Mu’ti, dalam keterangannya kepada awak media, di Jakarta, Jumat (8/11).

Dia mengatakan, proses kajian UN harus betul-betul rigid karena isu tersebut selalu berulang di tiap pergantian pemerintahan. Menurutnya, kebijakan strategis seperti UN kalaupun ada tidak akan dilakukan di tengah tahun ajaran seperti saat ini. “Kami tidak mungkin melakukan perubahan di tengah tahun ajaran. Jadi perubahan itu, perubahan atau tidak ada perubahan itu akan kami sampaikan di awal tahun ajaran,” jelasnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti

Sebagai informasi, pemerintahan sebelumnya menghapus UN dan menggantinya dengan Asesmen Nasional (AN). Berbeda dengan UN yang mengetes siswa, AN melakukan asesmen terhadap siswa, guru, serta kepala sekolah dengan materi literasi, numerasi, dan lingkungan sekolah dan hasilnya digunakan untuk perbaikan pembelajaran.

Ketua Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G0, Iman Zanatul Haeri, meminta Mendikdasmen Abdul Mu’ti tidak menghidupkan kembali UN. Kekhawatiran tersebut melihat latar belakang Abdul Mu’ti sebagai Ketua BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) yang salah satu tugasnya melaksanakan UN.

“Apalagi pernyataan mantan wakil presiden Jusuf Kalla, yang merupakan pendukung garis depan dalam upaya menghidupkan UN yang sudah disetop di era Nadiem Makarim,” terangnya. ruf/S-2