KKP Tempuh Banyak Cara Sejahterakan Nelayan Termasuk Lewat Program KNMP

CIREBON – Nasib nelayan dari waktu ke waktu memang tidak pernah bagus. Mereka jauh dari sejahtera, bahkan sering terjerat tengkulak. Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) bisa mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan, termasuk di wilayah Cirebon, Jawa Barat.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP Lotharia Latif mengatakan program tersebut merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. “Dengan Program KNMP dan revitalisasi beberapa pelabuhan, akan terjadi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia,” kata Lotharia di Cirebon, Minggu.

Ia menjelaskan pembangunan KNMP mulai dilakukan pada 100 lokasi di seluruh Indonesia, kemudian ditargetkan bertambah hingga 1.000 kampung nelayan secara bertahap. Menurut dia, program ini dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, terutama di wilayah pesisir yang selama ini menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat nelayan.

Program KNMP, kata dia, merupakan kawasan terpadu yang menunjang seluruh aktivitas nelayan dengan disediakan pula fasilitas dan infrastruktur penting lainnya. Lotharia menuturkan keberhasilan program tersebut memerlukan kolaborasi seluruh pihak, termasuk asosiasi nelayan, himpunan usaha perikanan, serta mitra pembangunan.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus bergerak bersama agar hasilnya nyata bagi nelayan,” katanya. Selain itu, pihaknya melaksanakan Rembug Nelayan Nasional di Cirebon sebagai wadah komunikasi antara pemerintah, asosiasi dan pelaku usaha perikanan. Ia menekankan forum tersebut menjadi ruang evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan, yang lebih tepat sasaran untuk para nelayan.

Ia menambahkan kegiatan tersebut dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-26 KKP yang digelar serentak di seluruh pelabuhan dan unit pelaksana teknis (UPT) di Indonesia, termasuk di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Kota Cirebon. “Pemerintah membuka ruang komunikasi yang baik. Kalau ada aturan yang belum pas, bisa didiskusikan bersama, termasuk bentuk intervensi agar nelayan lebih terbantu,” ucap dia.

60 Lokasi

Sementara itu,  Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan sekitar 60 lokasi di wilayahnya untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), sekaligus mendorong wilayah tersebut sebagai lokasi prioritas pengembangan KNMP di tahun 2026.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri Said Suradjat mengatakan program ini diharapkan menjadikan kampung nelayan sebagai pusat aktivitas kelautan dan perikanan di daerah. “Kita mengusulkan di tahun 2026 sekitar 60 kampung nelayan di Kepri. Harapannya, minimal setengahnya dapat diterima KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), jadi mungkin 30 lokasi bisa direstui,” ujar Said saat dikonfirmasi di Batam, Sabtu.

Menurutnya, KKP sebelumnya telah meninjau langsung beberapa lokasi di Batam dan Natuna pada 2025. Namun, karena keterbatasan waktu, kunjungan Menteri KKP hanya mencakup dua daerah tersebut. “Sekarang yang dikerjakan baru di Batam, tapi untuk tahun depan kita akan berjuang bersama agar lokasi lain juga bisa mendapat prioritas,” kata dia.

Said berharap KNMP dapat berkembang sebagai sentral kegiatan perikanan terpadu, termasuk untuk penyediaan perahu, fasilitas bongkar muat ikan, pabrik es, cold storage, hingga sarana pendukung lainnya. “Harapannya, kampung nelayan ini menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Dengan adanya sarana seperti cold storage dan pabrik es, nelayan bisa lebih produktif dan efektivitas juga akan meningkat,” kata dia.

Saat ini, kata Said, sudah terdapat tiga pembangunan kampung nelayan yang berjalan di Batam, yaitu di Pulau Kasu, Sekanak Raya, dan Tanjung Banun. Ia memastikan bahwa proses pembangunan di lokasi tersebut terus dimonitor oleh dinas perikanan setempat. “Saya juga memastikan agar pembangunan yang dilakukan oleh pihak kontraktor tetap diawasi dengan baik oleh dinas terkait,” ujarnya.