Pemerintah Ingin Bangun Kampung Haji di Makkah

PADANG - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi'i mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berkeinginan membangun kampung haji di Kota Makkah, Arab Saudi, untuk memudahkan jemaah haji asal Indonesia.

"Kampung haji ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memberikan pelayanan yang prima kepada jemaah haji asal Indonesia," kata Wamenag saat kegiatan soft launching aplikasi terbaru Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Apps di Kota Padang, Sumbar, kemarin.

Wamenag mengatakan keinginan Presiden Prabowo tersebut berangkat dari kerisauannya melihat keberadaan jemaah haji asal tanah air yang kerap tidak mendapatkan layanan yang maksimal.

Padahal, jemaah haji telah menabung atau mengumpulkan uang selama bertahun-tahun dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun, mereka tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. "Oleh karena itu, Presiden berencana membangun kampung haji Indonesia dengan segala fasilitas yang bisa memudahkan jamaah," kata dia.

Wamenag Romo mengatakan pendirian kampung haji Indonesia di Makkah sebetulnya telah mendapat respons positif dari Kerajaan Arab Saudi terutama Pangeran Muhammad Bin Salman. "Pangeran Muhammad Bin Salman telah menyerahkan tanah seluas 50 hektare untuk konsesi 100 tahun," ucapnya.

Sayangnya, dengan berbagai dinamika yang terjadi rencana pembangunan kampung haji di Kota Makkah tersebut tertunda. Kendati demikian, Presiden terus bertekad mengupayakan pembangunannya. "Tapi, untuk pelaksanaan haji tahun ini mungkin kita bisa sewa hotel tiga hingga empat tahun sebagai pengganti sementara kampung haji," sebut dia.

Meskipun kampung haji Indonesia tersebut belum terealisasi, Wamenag menyampaikan bahwa kepala negara telah menunjukkan komitmen dan kepeduliannya terhadap jamaah haji. "Beliau benar-benar prihatin atas apa yang dialami jamaah haji kita di Tanah Suci," ujar dia.

Peningkatan Pelayanan

Dalam kesempatan itu, Wamenag juga mengungkapkan bahwa Kemenag RI sedang mengusulkan pelibatan personel TNI sebagai petugas haji musim haji 2025 dalam upaya peningkatan layanan kepada jamaah haji asal Indonesia di Tanah Suci.

"Dalam rangka peningkatan layanan haji, petugas haji nantinya harus dikombinasikan dengan personel TNI," kata Wamenag.

Ia mengatakan hal tersebut pada kegiatan peluncuran aplikasi terbaru Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Apps di Kota Padang, Provinsi Sumbar.

Wamenag Muhammad Syafi'i yang kerap disapa Romo tersebut, mengatakan wacana pelibatan unsur TNI sebagai petugas haji semata-mata untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji yang selama ini dinilai belum optimal, sebab masih banyak ditemukan petugas haji asal Indonesia yang tidak disiplin atau optimal dalam melayani jamaah haji.

Pihaknya mengharapkan usulan tersebut dapat memperbaiki layanan terhadap jemaah haji asal Indonesia agar semakin baik, sehingga tidak ada keluhan-keluhan yang disampaikan jamaah usai menunaikan Rukun Islam kelima tersebut.

Pada kesempatan itu, mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 tersebut, mengatakan nantinya Kementerian Agama mengusulkan kuota 50 hingga 60 persen personel TNI menjadi petugas haji, sedangkan sisanya bisa diisi oleh perwakilan dari organisasi masyarakat dan lainnya. "Nanti porsi TNI 50 hingga 60 persen dan tentu pangkatnya yang di bawah kapten," kata dia.

Kendati demikian, Romo menegaskan pelibatan unsur TNI sebagai petugas haji baru sebatas usulan sehingga akan ada tinjauan atau kajian mendalam dari berbagai pihak terkait. Ant/S-2